Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret

Friday, 8 May 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti setuju dengan langkah Presiden Prabowo untuk menggunakan dana sitaan kejahatan korupsi guna membantu meringankan beban APBN untuk program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dikatakan LaNyalla, secara prinsip mekanisme tersebut memenuhi unsur keadilan subtantif. Karena secara konkret memenuhi kaidah untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang sebelumnya dirampas oleh para koruptor.

“Saya mendukung. Selain untuk mengurangi beban APBN, pada hakikatnya ini adalah mengembalikan uang rakyat kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat itu sendiri melalui program yang secara langsung juga diterima oleh rakyat,” ujar LaNyalla, Kamis (7/6/2026).

Ketua DPD RI ke-5 itu juga menyampaikan hasil kajian yang dilakukan KADIN Indonesia. Dikatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berkembang menjadi salah satu intervensi publik terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

“Uang Rp900 miliar berputar setiap hari melalui jaringan dapur MBG. Ini menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun negara ini,” tutur LaNyalla, yang juga anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia itu.

Lanjutnya, ketika pemerintah membelanjakan uang melalui MBG, uang tersebut tidak berhenti pada konsumsi akhir. Ia mengalir ke sektor produksi, menciptakan permintaan baru, dan mendorong aktivitas ekonomi berulang di sepanjang rantai nilai pangan.

Tahun 2025 saja, dari kajian BPS, menunjukkan bahwa injeksi anggaran saat itu Rp43,28 triliun, menghasilkan total dampak output ekonomi Rp294,08 triliun—atau skala multiplier 1:7. Ini adalah angka yang jauh melampaui sekadar belanja konsumtif.

“Memang ada hal-hal yang harus dikejar dan dibangun. Terutama ketahanan rantai pasok bahan baku. Jangan mengambil jalan pintas dengan impor. Misalnya susu sapi. Pasokan susu sapi kita untuk kebutuhan MBG masih jauh dari cukup. Ini harus dipikirkan. Begitu pula bahan baku lainnya. Peternak skala kecil harus dibesarkan,” tukasnya.

See also  Dukung Pemulihan Layanan Publik, Kementerian PU: JPO Polda Metro Jaya Sudah Bisa Digunakan

Untuk itu, ia berharap Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi off-taker bagi peternak dan pekebun kecil di desa-desa. Untuk kemudian diciptakan supply chain ke dapur-dapur. Sehingga anak-anak di desa itu makan dari hasil panen orang tua mereka sendiri.

“Rantai pasok itu yang harus dibangun. Itu salah satu tugas Koperasi Desa. Jangan sekedar menjelma menjadi mini market baru, tapi yang dipajang barang-barang hasil industri besar dari pemasok besar. Itu sama saja kita membukakan outlet di seluruh desa untuk mereka,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Modernisasi Irigasi di Lumbung Padi Terbesar di Indonesia Kini Telah Difungsikan
Gandeng Peradiprof, Mendes Ingin Kades Paham Hukum
Kementerian PU Rampungkan 3 SPPG di Bangka Belitung
7 Pejabat Eselon I Kementerian PU Dilantik untuk Perkuat Kinerja dan Dukung Program Prioritas
Tinjau Proyek Sekolah Rakyat DKI, Direksi Hutama Karya Gaspol Kejar Target Juni 2026
4 Tahun Kering, Hutama Karya Alirkan Air ke Irigasi Beo Talaud
Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Domestik
Jumhur Tancap Gas! Menteri LH Baru Fokus Bereskan Sampah, Bidik Standar Global

Berita Terkait

Friday, 8 May 2026 - 10:03 WIB

Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret

Tuesday, 5 May 2026 - 18:09 WIB

Modernisasi Irigasi di Lumbung Padi Terbesar di Indonesia Kini Telah Difungsikan

Monday, 4 May 2026 - 20:45 WIB

Gandeng Peradiprof, Mendes Ingin Kades Paham Hukum

Monday, 4 May 2026 - 00:19 WIB

Kementerian PU Rampungkan 3 SPPG di Bangka Belitung

Sunday, 3 May 2026 - 20:27 WIB

7 Pejabat Eselon I Kementerian PU Dilantik untuk Perkuat Kinerja dan Dukung Program Prioritas

Berita Terbaru

News

Menkeu-Mendagri-MenPANRB Bahas ASN dan Keuangan Daerah

Friday, 8 May 2026 - 01:36 WIB