daelpos.com – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mulai membawa program transformasi transmigrasi ke level internasional. Sebanyak 36 peserta resmi diberangkatkan ke Tiongkok untuk mempelajari strategi pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Peserta terdiri dari transmigran, akademisi, analis internal kementerian, pelatih balai pelatihan transmigrasi, hingga pejabat pemerintah daerah dan kementerian terkait. Mereka akan mengikuti program pelatihan selama dua pekan di Tiongkok, mulai 9 hingga 22 Mei 2026.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, program ini menjadi bagian dari transformasi transmigrasi yang kini tidak hanya fokus pada pembangunan domestik, tetapi juga memperluas kerja sama internasional.
“Kami ingin mereka benar-benar mempelajari best practice pengentasan kemiskinan di sana. Setelah itu akan diimplementasikan dalam konteks wilayah, kabupaten, desa hingga keluarga,” ujar Iftitah di Gedung Gran Makarti Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (7/5).
Menurutnya, Tiongkok dinilai sukses menekan angka kemiskinan ekstrem melalui strategi bertahap yang dijalankan selama puluhan tahun. Pengalaman tersebut dianggap relevan untuk diterapkan di kawasan transmigrasi Indonesia.
“Tiongkok cukup berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tahun 2021 mereka mendeklarasikan hampir tidak ada lagi kemiskinan ekstrem. Kita ingin belajar best practice itu dan mengimplementasikannya di Indonesia,” katanya.
Program bertema “Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan” itu akan diisi dengan perkuliahan, diskusi, dan kunjungan lapangan. Seluruh pembiayaan kegiatan ditanggung Pemerintah Tiongkok sebagai bagian dari kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok.
Selain pegawai kementerian, peserta juga berasal dari 10 perguruan tinggi mitra Kementrans, antara lain Universitas Indonesia, IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, hingga Universitas Hasanuddin.
Iftitah menyebut para akademisi tersebut nantinya akan tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang akan ditempatkan di 53 kawasan transmigrasi, termasuk 10 kawasan transmigrasi di Papua.
“Mereka akan berkiprah di kawasan transmigrasi selama kurang lebih satu tahun, khususnya di Papua,” jelasnya.
Salah satu peserta asal Papua Barat Daya, Oktavianus Kolin, mengaku optimistis pengalaman belajar di Tiongkok bisa diterapkan di daerahnya.
“Saya ingin belajar bagaimana pengentasan kemiskinan di Beijing dilakukan dan bagaimana program itu bisa dibawa ke wilayah kerja saya di Distrik Klamono-Segun, Kabupaten Sorong,” ujarnya.
Melalui program ini, Kementrans menegaskan komitmennya menghadirkan transformasi transmigrasi yang inklusif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama pembangunan global.
