daelpos.com – Implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan di pemerintah daerah harus berjalan sinergis dan kolaboratif. Langkah ini untuk memastikan agar tujuan dari kebijakan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Mendukung hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Lahat Bursah Zarnubi. Pertemuan tersebut membahas seputar kebijakan-kebijakan pemerintah dan implementasinya di daerah, khususnya di wilayah kabupaten.
“Dalam pertemuan dengan APKASI ini, kami menerima berbagai masukan-masukan penting dalam implementasi kebijakan di wilayah kabupaten. Masukan dan saran yang disampaikan ini menjadi penting agar kami bisa memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan sehingga dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah,” jelas Menteri Rini di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (13/5/2026).
Menteri Rini juga mendorong agar kepala daerah yang tergabung di APKASI untuk melaksanakan kebijakan manajemen SDM aparatur dengan baik. Hal ini akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas SDM aparatur di lingkup pemerintah kabupaten sehingga dapat juga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Disampaikan juga bahwa Kementerian PANRB selalu membuka ruang untuk komunikasi dan konsultasi. Selain tatap muka, Kementerian PANRB juga telah membuka kanal konsultasi virtual melalui Bisa Tanya Kebijakan PANRB yang membahas isu-isu terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PANRB.
“Kami selalu terbuka untuk komunikasi dan bersinergi bersama instansi pemerintah. Kami juga dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan hingga terdapat solusinya,” lanjut Rini.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua APKASI Bursah Zarnubi menyampaikan bahwa para pimpinan kabupaten selalu mendukung implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, terutama dalam implementasi manajemen ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasi berbagai kebijakan tersebut, seringkali terdapat tantangan.
“Kami selalu ingin membawa isu-isu yang ada di lapangan dan berkomunikasi dengan Kementerian PANRB untuk mendapatkan solusi agar implementasi kebijakan pusat dan daerah bisa berjalan dengan selaras. Terima kasih Kementerian PANRB telah membuka ruang komunikasi,” pungkasnya.
