daelpos.com – Dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 Sudin Dukcapil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menerima penghargaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dukcapil Prima Award dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai sebagai aktivasi terbaik dan tertinggi secara Nasional, di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (3/8).
Penghargaan ini diberikan karena komitmen, kerja keras serta inovasi dalam mendukung percepatan transformasi digital layanan administrasi kependudukan. Sudin Dukcapil Kab. Kep. Seribu mendapat peringkat 1 (Satu) atas capaian IKD tertinggi dilanjutkan Kab. Wonogiri peringkat kedua, Kota Magelang Ketiga, Kota Jakarta Barat keempat, Walikota Jakarta Selatan, kota madiun, Walikota Jakarta Selatan, Walikota Surabaya, Kota Padang panjang dan peringkat ke-10 adalah Kota Parepare.
Dalam sambutannya Tito Karnavian merilis data penduduk Indonesia semester I tahun 2026 (cut off 27 Juli 2026) Sebanyak 290.125.073. Masyarakat Indonesia data terlengkapnya ada di Dukcapil karena didalamnya ada face recognition, iris mata, finger print/ sidik jari data kelahiran, domisili, status pekerjaan dll sudah terdata dalam system milik Ditjen Dukcapil Kemendagri yang kerahasiaanya dilindungi, ucap Tito Karnavian.
Saat ini sudah semua era digital serba cepat, sehingga kita harus hati-hati, kita tidak boleh main-main karena selalu update dimana disaat nanti down atau ada problem maka nanti bisa terjadi kekacauan. Oleh karena itu kita punya data yang memiliki duble backup data (Jakarta dan Batam) dengan security system yang kuat baik serta bandwidth yang besar, tambah Tito.
Dalam laporan Rakornas Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan bahwa tema Rakornas tahun ini adalah “NIK dan DIgital ID sebagai Pondasi Digital Publik Insfrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah Kemendagri melakukan transformasi digital melalui pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK” agar dapat memperkuat koordinasi dan komitmen seluruh daerah, khususnya Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten Se Indonesia dalam mendukung pencapaian target program strategis Nasional.
dalam rakornas membahas sejumlah agenda strategis seperti digitalisasi bansos, penguatan Digital Public Infrastructure, Government Technology, pembahasan RUU Administrasi Kependudukan, sinkronisasi target Indeks Kualitas Layanan, penguatan tata kelola, serta perluasan pemanfaatan data kependudukan.
