Buruh Tidak Senang dengan Ancaman Sri Mulyani soal BPJS Kesehatan

Thursday, 20 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Para buruh menyampaikan rasa tidak senang dengan pernyataan menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengancam akan menarik seluruh  subsidi yang diberikan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Langkah Menkeu ini akan diambil jika DPR ngotot ingin membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terbukti memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. “Seharusnya kegagalan dalam mengelola BPJS tidak dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran,” katanya

Ia menyatakan, KSPI menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terbaru, pada 6 Februari 2020, KSPI bersama sayap organisasinya, Jamkes Watch melakukan unjuk rasa di Kementerian Kesehatan meminta agar kenaikan iuran dibatalkan. “BUMN, pemerintah tidak bisa menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan publik,” kata Said Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, pemilik BPJS ada tiga pihak, yakni pertama pengusaha yang membayar iuran BPJS, kedua masyarakat penerima upah yaitu buruh dan iuran mandiri, kemudian ada pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI). “Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menaikkan iuran tanpa melakukan uji publik,” kata dia.

DPR sudah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Untuk itu, pemerintah seharusnya mendengarkan sikap DPR dan segera membatalkan kenaikan tersebut. Penolakan itu mengundang pernyataan kontroversial dari Sri Mulyani yang mengatakan, sampai dengan akhir 2019 pemerintah telah menambal defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp13 triliun.  Defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyentuh angka Rp 32 triliun.

“Bahkan jika meminta peraturan presiden (nomor 75 tahun 2019) dibatalkan maka Menkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun 2019 saya tarik kembali,” kata dia dalam rapat gabungan, di Ruang Rapat Pansus B, DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2).(ts)

See also  Tinjau Bendungan Sadawarna di Subang, Menteri Basuki: Perhatikan Kerapihan dan SOP Bendungan

Berita Terkait

DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto
COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya
TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak
Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh
Presiden Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran
Dirut Pertamina Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Perkuat Sinergi Maritim
Indonesia-Austria Jajaki Kerja Sama Investasi Infrastruktur Transportasi
Gelar Patriot Cilik di Lima Sekolah Bomberay, TEP Unpad Susun Modul Bahasa Iha Bersama Dewan Adat

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 09:27 WIB

DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto

Monday, 16 November 2026 - 12:49 WIB

COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya

Sunday, 15 November 2026 - 10:34 WIB

TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak

Saturday, 14 November 2026 - 13:44 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh

Thursday, 12 November 2026 - 18:18 WIB

Presiden Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran

Berita Terbaru

Energy

Kebutuhan Listrik Meledak: EBT, Gas hingga Nuklir Jadi Andalan

Wednesday, 18 Nov 2026 - 06:36 WIB