DAELPOS.com – Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, merupakan satu dari enam daerah di wilayah III yang memperoleh predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2019. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun, Pemkab Banggai dibawah kepemimpinan Bupati Hewin Yatin dan Wakil Bupati Mustar Labolo, berhasil mendorong implementasi SAKIP menjadi predikat A. Kabupaten di wilayah pesisir Sulawesi ini menjadi satu-satunya kabupaten di luar Pulau Jawa yang berhasil meraih predikat A.
Diraihnya nilai A oleh Pemkab Banggai, mendapat perhatian dan apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh, yang sebelumnya menjabat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB. “Ini keren sekali, satu-satunya pemerintah daerah di luar Jawa yang memperoleh nilai A dalam SAKIP,” ujar Ganjar, usai acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019 wilayah III, di Yogyakarta.
Pemkab Banggai sudah membuktikan bahwa meski jauh dari pusat pemerintahan, mereka tetap bisa menorehkan prestasi gemilang. “Ini bukti bahwa prestasi yang diraih karena faktor strong leadership, disana ada spirit perubahan, ada spirit reformasi birokrasi. Harapan saya, ini bisa ditularkan ke daerah lain di sekitarnya,” ungkap Ganjar.
Sementara Yusuf Ateh menilai bahwa kinerja Pemkab Banggai adalah hal luar biasa. Pemkab Banggai memulai penerapan SAKIP dengan nilai C, hingga mencapai nilai A. Ateh selalu mendorong dan memberikan dukungan kepada Bupati Banggai Herwin Yatin dalam pelaksanaan SAKIP. “Inilah bukti semangat, konsisten dan fokus pada penganggaran yang berorientasi hasil,” ujar Ateh.
Herwin Yatin, sebagai kepala daerah, mengungkapkan bahwa komitmen dan konsistensi dimulai sejak ia memimpin Kab. Banggai. Saat sebelumnya ia menjabat wakil bupati, nilai SAKIP Kab. Banggai adalah C. Padahal, sumber daya manusia di daerahnya, dianggap mampu untuk mencapai nilai lebih dari itu.
Maka saat mulai menjabat sebagai Bupati, Herwin mulai fokus dan konsisten mendorong agar daerahnya mendapat peringkat A. Untuk memperoleh itu, ia membentuk tim yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang beranggotakan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Bagi yang keberatan, harap mengundurkan diri, atau saya ganti,” tegas Herwin dalam wawancaranya dengan Tim Humas Kementerian PANRB, beberapa waktu yang lalu.
SAKIP merupakan program prioritas dalam mewujudkan visi misi Pemkab Banggai. Peninjauan ulang terhadap penggunaan anggaran dan program, membawa hasil yang luar biasa. Dengan penerapan SAKIP sejak 2017 Pemkab Banggai mampu menghemat Rp117 miliar, dan meningkat pada tahun 2018 dengan efisiensi anggaran sebesar Rp249 miliar.
“Prinsip, kami satu sen pun uang negara harus jelas dan transparan dalam penggunaannya. Alhamdulilah, kami mampu menunjukan prestasi. Dan hasil efisiensi ini sekarang menjadi tunjangan penghasilan bagi pegawai, dan mereka sekarang merasakan manfaat dari penganggaran yang baik sesuai kaidah SAKIP,” jelas Hewin.
Di sisi lain, Kepala Bappeda yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kab. Banggai Ramli Tongko mengungkapkan bahwa sejak 2016, jajarannya terus berupaya meninjau dan memperbaiki penggunaan anggaran secara terus menerus. Diakuinya, peningkatan nilai SAKIP yang diraih Pemkab Banggai juga berkat pendampingan Kementerian PANRB.
Segenap jajaran Pemkab Banggai juga melakukan studi banding ke daerah yang nilai SAKIP-nya baik. Bagi Ramli, hal yang paling penting adalah komitmen kepada daerah yang terus memantau perkembangan implementasi SAKIP. Predikat A dalam penerapan SAKIP memang sudah ditargetkan oleh jajaran Pemkab Banggai. “Alhamdulillah sekarang tercapai, dan daerah kita ini sekarang menjadi percontohan bagi daerah lain di Sulawesi. Daerah lain sekarang belajar kepada kita,” pungkas Ramli. []
