DAELPOS.com — Proyek Blok Masela pada tahun 2020 ini sudah bisa memasuki tahapan proses konstruksi fasilitas produksi, sedangkan mulai produksi (on stream) ditargetkan pada 2027. Dengan dimulainya pengelolaan Blok Masela ini diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar yang di dalamnya terdapat pelaku koperasi dan UMKM.
“Jadi kalau lokasi ini bisa berkembang dengan bisnis pada migas tentu pekerjanya butuh makan, maka jangan menyerahkan kepada pihak luar untuk menyiapkan urusan seperti itu, tapi berikan kepada masyarakat lokal di sini,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan saat membuka Rakor Perencanaan Pusat dan Daerah (Rakorda) Pemberdayaan KUMKM di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (3/3/2020).
“Kemudian juga membutuhkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan seperti penyediaan alat-alat yang mendukung kegiatan produksi, kenapa tidak dikerjasamakan dengan masyarakat sehingga secara sosial tidak terjadi pelarisasi di masyarakat, ada kelompok yang diuntungkan, ada kelompok yang dirugikan. Itu berbahaya,” tambahnya.
Prof Rully juga berharap terjadi sharing ekonomi antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Sharing ekonomi ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak bilamana saling bersinergi.
“Ini pun diharapkan Blok Masela mengembangkan apa itu ekonomi sharing, ekonomi yang menumbuhkan semua pihak karena tidak berjalan sendiri-sendiri. Di tahun sekitar 80an-90an ada praktik-praktik di mana masyarakat di sekitar itu hanya menjadi penonton, malah menjadi korban yang akhirnya mereka mencari kehidupan di luar negeri. Ini gak boleh terjadi. Kalau kurang mampu harus dilatih bersama-sama, kalau gak punya pengelaman kasih pengalaman,” ujar Prof Rully.
“Saya kira ini perlu dikomunikasikan dengan rekan-rekan di level kementerian perekonomian dalam hal ini nanti kita coba mediasi dengan para pihak, termasuk juga dengan perusahaan yang akan nanti menjadi leader. Dan semoga ini menjadi contoh nasional di Tanimbar. Tidak boleh Tanimbar ini masyarakatnya terusir dari tanah leluhurnya hanya karena dianggap tidak mampu mengerjakan apa yang dituntut oleh projek tersebut,” sambung Prof Rully.
Kemenkop dan UKM sendiri akan menyiapkan sejumlah program bagi penguatan pelaku koperasi dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. “Pertama, kita suport dari sisi peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan apa yang dalam waktu dekat ini akan kita coba sampaikan kepada masyarakat di sini,” kata Prof Rully.
Kedua, Kemenkop dan UKM juga menyiapkan kelembagaan koperasi bagi pelaku UKM di Kabupaten yang berbatasan langsung dengam Australia tersebut. “Kita fokuskan ke koperasi wanita, karena kebanyakan wanita punya waktu yang lebih. Nanti kita kucurkan skema kredit Mekar dari PNM. Selanjutnya program ini akan menjadi pilot project bagi daerah lain yang setipe,” ucap Prof Rully.
Ketiga, memberi dukungan pembiayaan bagi penguatan modal usaha pelaku KUMKM melalui pengembangan startup. “Tadi kita juga minta PNM terlibat di sini. Nanti Kalau itu sudah berjalan dan kelembagaan koperasi sudah berjalan itu akan lebih baik dan saya kira KUR sudah jalan. Kalau diformalkan melalui koperasi maka LPDB bisa bantu,” katanya.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menyampaikan keseriusan mereka dalam mengembangkan dan membina koperasi dan UKM menjelang beroperasinya Blok Masela. Sampai saat ini jumlah koperasi di salah satu kabupaten terluar di Provinsi Maluku itu sebanyak 187 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 159 aktif, sedangkan 28 koperasi tidak aktif. Untuk jumlah UMKM tercatat sebanyak 7928 unit.
“Dalam menyongsong beroperasinya Blok Masela, pemerintah daerah mengharapkan campur tangan dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Kementerian Koperasi dan UKM, maupun pemerintah Provinsi Maluku agar kami dibina, dibantu melalui bidangnya masing-masing, agar KUMKM yang ada di Tanimbar dapat siap merebut multiplier effect (dampak berantai) dari hadirnya Blok Masela yang dimulai pada tahun 2020 ini,” ujar Petrus.
Ia mengakui banyak kendala yang dihadapi pelaku KUMKM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mulai dari minimnya sumber daya manusia (SDM) untuk menatakelola KUMKM, terbatasnya modal usaha, serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
“Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati saya atas nama masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar memohon perhatian, uluran tangan dari Pak Sesmen, Pak Gunernur dan Kepala Dinas KUMKM kiranya melihat kami yang ada di perbtasan ini. Jadikan kami sebagai teras Provinsi Maluku. Jadikan pula kami sebagai teras NKRI untuk menjadi model bagi kabupaten-kota lain,” pungkas dia.
Menurut dia, proyek Blok Masela yang menelan biaya investasi sebesar 20 miliar USD atau setara dengan Rp 289 triliun itu perlu diantisipasi melaluo pemberdayaan KUMKM. “Kami sangat berharap campur tangan, bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi agar kami dibina, agar tidak menjadi penonton ketika Blok Masela mulai beroperasi,” tutup Petrus. []
