DAELPOS.com – Dalam rangka mendorong pembenahan sistem hukum Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/3).
Kunjungan Bambang beserta Wakil Ketua MPR lainnya, Ahmad Basarah dan Zulkifli Hasan, anggota MPR Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Jazilul Fawaid ke KPK dalam rangka “Safari Kebangsaan” yang mengunjungi setiap instansi dan menyusun peta perencanaan pembangunan negara.
“MPR RI sedang dan terus melakukan safari kebangsaan untuk menyusun roadmap pembangunan negara,” ujar Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menambahkan, kunjungan ke lembaga penegak hukum yang dilakukan MPR, dilakukan untuk menata kembali pokok haluan negara, penataan kewenangan lembaga legislatif, penataan sistem presidensial, hingga sistem hukum.
“Format sistem demokrasi yang ala Indonesia sedang dikaji oleh MPR,” kata Bambang.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik rencana pembenahan yang sedang dilakukan MPR. Ia pun menjabarkan beberapa kajian KPK yang dapat membantu MPR dalam melakukan pembenahan sistem.
Misalnya, dalam membenahi permasalahan biaya politik yang tinggi, Firli mengajukan agar pihak MPR membaca kajian Pilkada yang pernah dibuat KPK dan akan melakukan kajian lebih lanjut tentang wacana Pilkada tidak langsung.
“Sesuai permintaan pimpinan MPR yang berfokus pada kesejahteraan dan demokrasi serta melakukan pertimbangan wacana Pilkada tidak langsung dan Pilpres (Pemilihan Presiden) langsung.”
KPK, kata Firli, akan terus mendukung pembenahan sistem yang sedang dilakukan MPR, terlebih yang dilakukan merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi.
“Korupsi dapat timbul dari sistem yang memiliki celah. Perbaikan sistem itu sangat baik untuk mencegah korupsi. KPK akan terus mendukung wacana perbaikan itu,” kata Firli. []
