DAELPOS.com – Keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan Pilkada Serentak pada 09 Desember 2020 di 270 daerah bukanlah tanpa perhitungan matang. (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan keputusan tersebut telah disepakati bersama antara pemerintah pusat, badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara Pemilu.
“Kebijakan negara tidak berdiri sendiri. Saat ini aktivitas sosial sudah bergerak ke normal baru, maka kita setuju Pilkada terus berjalan,” ujarnya program Satu Meja The Forum Kompas TV tentang Tahapan Pilkada Serentak 2020, Rabu (17/06).
Segala opsi tentang penyelenggaraan Pilkada juga telah didiskusikan secara terbuka bersama DPR dan KPU termasuk opsi penundaan, namun lanjut Bahtiar tidak ada yang bisa menjamin kalau pandemi ini akan bisa berakhir pada 2-3 tahun ke depan. “Perlu dipahami ini adalah sisa tahapan yang sudah berjalan 5 dari 15 tahapan. Sudah Rp 5 Triliun dihabiskan. Sisa tahapan dilanjutkan kapan?” kata dia.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah memberikan rekomendasi tertulis bahwa Pilkada Serentak dapat dijalankan sepanjang persyaratan protokol kesehatan bisa dipenuhi. Karena itu Bahtiar memastikan Pilkada akan dilakukan dengan protokol ketat dengan mengutamakan keselamatan publik sekaligus mengedepankan kualitas demokrasi. “Ini adalah pandemi terbesar dan terluas pertama di dunia. Kita belajar mengatasi Covid-19, dan sekarang kita bisa memiliki format protokol untuk menghadapi ini. Pengetahuan mengalahkan ketakutan, pengetahuan membuat kita optimis bisa melaksanakan Pilkada ini,” tegasnya.
Pilkada Serentak harus dijadikan ruang pertarungan gagasan antar para calon kepala daerah untuk menghadapi musuh bersama yakni Covid-19 dan pergerakan ekonomi terkena imbas pandemi. “Masyarakat berpeluang mendapatkan pemimpin di masa krisis untuk 5 tahun ke depan. Sebagian besar kepala daerah di 270 daerah akan habis masa tugasnya pada Februari 2021, bisa dibayangkan ada 270 pelaksana tugas pada saat bersamaan. Kita mau melanjutkan sistem kenegaraan kita,” kata Bahtiar.
Di tengah krisis seperti sekarang ini , masyarakat justru membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang dapat memberikan gagasan terbaik menghadapi krisis pandemi Covid 19. “Justru calon pasangan yang biasanya mengkapitalisasi isu SARA demi mendulang suara akan hilang, yang dicari yang bisa memberikan solusi,” tutupnya.
Ditjen Politik dan PUM Kemendagri
