DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung untuk mengkoordinasikan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Sumatera Utara. Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Aston Medan, Sumatera Utara, Jumat (03/07/2020).
“Jadi pada hari ini kita melakukan koordinasi dalam rangka persiapan Pilkada Serentak di 23 daerah, Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, tadi kita sudah mendengar sendiri laporan Ketua KPUD Provinsi, Bawaslu Daerah, semua siap untuk melaksanakan, bahkan Bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD Provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari untuk mendukung proses demokrasi yang ada,” kata Mendagri.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara akan diselenggarakan di 23 daerah, namun belum semua daerah tercatat telah mencairkan NPHD 100 persen. Mendagri meminta seluruh kebutuhan terkait pendanaan yang dialokasikan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk segera dicairkan.
“Dari sisi anggaran, sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD dan Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh, dan kemudian ada juga yang masih kecil, Mandailing Natal dengan Samosir, tapi tadi sudah disampaikan oleh Bupatinya tanggal 7 akan diberesin semua,” ujarnya.
Mendagri juga menuturkan, dana tambahan tahap pertama yang bersumber dari APBN dan dicairkan melalui Kementerian Keuangan telah diterima oleh KPUD dan Bawaslu daerah di wilayah tersebut.
“Dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang Rp. 996 Milliar dan kepada Bawaslu sebanyak Rp.157 Milliar itu juga sudah sampai, sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu Pusat kepada KPUD dan Bawaslu Daerah. Artinya anggaran dari daerah sebagian sudah masuk, kemudian dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama untuk di wilayah Sumatera Utara,” jelasnya.
Mendagri juga meminta komitmen agar pencairan NPHD segera dicairkan, sehingga pelaksanaan setiap tahapan berjalan dengan lancar.
“Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan, karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid,” pintanya.
