DAELPOS.com – Sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperluas cakupan jaringan irigasi induk yang bersumber dari Bendung Baliase di Kabupaten Luwu Utara. Peningkatan kapasitas saluran irigasi Bendung Baliase untuk memenuhi luas layanan irigasi lahan pertanian seluas 21.928 hektar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan salah satu program prioritas Kementerian PUPR dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Dalam mengelola irigasi, Menteri Basuki menjelaskan tidak cukup dilihat dari segi teknis, melainkan juga butuh pendekatan budaya, kebiasaan para petani dalam bercocok tanam.
“Jadi harus kita pelajari betul di lapangan, pola perilaku para petani kita. Sehingga kita bisa belajar bagaimana cara membagi air untuk keperluan irigasi,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Peningkatan jaringan irigasi Bendung Baliase dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dengan membangun saluran irigasi baru yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni jaringan irigasi kiri, kanan 1 dan kanan 2 dengan total biaya Rp 1,03 triliun. Jaringan irigasi baru tersebut merupakan proyek lanjutan dari pembangunan Bendung Baliase yang telah selesai pada 2018. Bendung dan jaringan Daerah Irigasi (DI) Baliase menjadi Proyek Strategis Nasional yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018.
Untuk jaringan irigasi di bagian kiri dibangun dengan biaya APBN sebesar Rp 366,4 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) tahun 2016-2021 oleh kontraktor PT Jaya Konstruksi-PT Bumi Karsa (KSO). Pekerjaan konstruksinya meliputi saluran induk sepanjang 7,9 kilometer (km), 14 ruas saluran sekunder dengan total panjang 74,5 km, saluran pembuang sepanjang 38,4 km, dan bangunan irigasi seperti bagi sadap 96 buah, sadap 76 buah, jembatan 70 buah, gorong-gorong 52 buah, tejunan 11 buah, dan siphon 2 buah. Saluran irigasi bagian kiri akan memberi manfaat DI seluas 7.880 hektare.
Sedangkan untuk jaringan irigasi bagian kanan dibagi menjadi 2 yakni kanan 1 dengan biaya APBN sebesar Rp 393,5 miliar (MYC) tahun 2016-2021 mengairi DI seluas 4.919 hektare dan kanan 2 dengan biaya Rp 297,9 miliar mengairi DI seluas 5.567 hektare. Pembangunan konstruksi jaringan irigasi bagian kanan meliputi saluran induk 4,82 km, 27 ruas saluran sekunder sepanjang 111,3 km, saluran pembuang 34,7 km, dan bangunan irigasi seperti bagi sadap 146 buah, talang 7 buah, siphon 2 buah, gorong-gorong 72 buah, jembatan 171 buah, dan terjunan 31 buah.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Adenan Rasyid mengatakan, selain membangun tiga jaringan irigasi baru, untuk meningkatkan irigasi Bendung Baliase juga direncanakan program pengembangan yakni rehabilitasi saluran irigasi Malangke seluas 3.560 hektar. Sehingga total jaringan irigasi Baliase yang terpenuhi seluas 21.928 hektare.
“Pembangunan jaringan irigasi Baliase ini merupakan upaya Kementerian PUPR untuk meningkatkan intensitas tanam dari 100% menuju 245% dengan komposisi padi-padi-palawija. Diharapkan dengan dibangunnya jaringan ini yang sebelumnya panen sekali setahun bisa menjadi 2-4 kali dalam setahun, sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Adenan.
Bendung Baliase membentang di 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yakni Kecamatan Masamba, Mappadeceng, Sukamaju, Baebunta, dan Malangke. Sumber airnya berasal dari membendung Sungai Baliase dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) sepanjang 946.20 km2.
Kontruksi Bendung Baliase memiliki tinggi 8,93 meter, panjang 40 meter dan lebar 100 meter. Bangunan dari bendung ini terdiri dari Ruang Olak, Pembilas Bendung Kiri, Pembilas Bendung Kanan, Pintu, Pengambilan, Bangunan Sediment Trap Kiri, Bangunan Sediment Trap Kanan dan Bangunan Fasilitas O & P. Pembangunan bendung ini menelan biaya sebesar Rp 215 miliar yang bersumber dari APBN dengan waktu pelaksanaan 2015-2018. (*)
