Bincang Seputar Haji, Ace Hasan Sebut Banyak Hoaks Dana Haji Hingga Peran DPR Dalam Penyelenggaraan Haji

Friday, 23 October 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 masih diwarnai dengan beredarnya berita hoaks mengenai dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily membantah jika dana setoran jamaah haji digunakan untuk membangun jalan tol. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara Diseminasi Penundaan Pemberangkatan Haji Tahun 2020 yang diikuti Kepala KUA, penyuluh agama dan juga penghulu, Bandung, Kamis (22/10/2020).

“Dana haji dipakai bangun jalan tol itu hoaks, bohong. Dimana uang itu berada, di tempatkan di Bank Penerima Setoran, bank-bank syariah. Kemudian investasi di surat berharga syariah negara (SBSN). Dikelola oleh BPKH. Jadi, uang jamaah aman”, tegas Ace.

Ace Hasan meminta para Kepala KUA dan penyuluh agama menjadi garda depan melawan hoaks.

“Bapak Kepala KUA, penyuluh agama dan penghulu harus jadi garda terdepan melawan hoaks yang berkembang”, lanjutnya.

Berkenaan penyelenggaraan ibadah haji, politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan haji. Menurutnya DPR memiliki peran pengawasan dan penyusunan anggaran haji.

“Pengawasan ini sangat penting. Kami terus melakukan pendekatan memberi masukan agar kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus ditingkatkan. Alhamdulillah, Indonesia menjadi negara muslim yang paling baik menyelenggarakan ibadah haji. Pelayanan akomodasinya semakin bagus, transportasinya semakin bagus”, ujar Ace.

“Makanan bagi jamaah harus diberikan cipta rasa nusantara. Orang Sunda, diberikan makanan khas Sunda. Orang Sulawesi juga diberikan makanan khas Sulawesi”, sambung Ace.

Adapun berkenaan dengan penyusunan anggaran penyelenggaraan haji, Pemerintah harus membahas bersama DPR sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Haji.

“Tidak bisa pemerintah memutuskan biaya haji sendiri. Kami bahas secara detail di DPR”, jelas Ace.

See also  Mantan Komisioner Akui Banyak Godaan di KPU

Berita Terkait

Bank Mandiri Pertumbuhan Bisnis yang Konsisten dan Berkelanjutan di 2025
Utang Waskita Karya Turun Rp14,7 Triliun di 2024
Anita Puspita Sari, Kartini PLN EPI Garda Terdepan Energi Biomassa
Hadiri Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Menteri Dody Tegaskan Komitmen Kementerian PU Dukung Program Swasembada Pangan
Transformasi Digital Kearsipan: Strategi Pemerintah Wujudkan Akses Arsip yang Modern dan Terintegrasi
Sultan Dorong Pemerintah Tetapkan Lahan Pertanian Abadi Lewat Keputusan Presiden
Bangkit di Putaran Kedua Final Four, Jakarta Electric PLN Tumbangkan Jakarta Pertamina Enduro
Sah !! Pertamina Pimpin Clean Energy Task Force – ASCOPE

Berita Terkait

Wednesday, 30 April 2025 - 10:28 WIB

Bank Mandiri Pertumbuhan Bisnis yang Konsisten dan Berkelanjutan di 2025

Wednesday, 30 April 2025 - 10:07 WIB

Utang Waskita Karya Turun Rp14,7 Triliun di 2024

Tuesday, 29 April 2025 - 17:38 WIB

Anita Puspita Sari, Kartini PLN EPI Garda Terdepan Energi Biomassa

Tuesday, 29 April 2025 - 16:31 WIB

Hadiri Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Menteri Dody Tegaskan Komitmen Kementerian PU Dukung Program Swasembada Pangan

Tuesday, 29 April 2025 - 09:51 WIB

Transformasi Digital Kearsipan: Strategi Pemerintah Wujudkan Akses Arsip yang Modern dan Terintegrasi

Berita Terbaru