Kemendagri Beri Dukungan Pilkada, Salah Satunya dengan Pembentukan Tim Monitoring yang Netral

Friday, 11 December 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam 9 bulan terakhir ini, Kemendagri bersinergi bersama stakeholder terkait untuk menyiapkan berbagai regulasi, data kependudukan, data keuangan, hingga berkaitan dengan dukungan teknis di lapangan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, sebagai salah satu dukungan lainnya, Kemendagri juga membentuk tim monitoring dan melakukan pemantauan ke 32 provinsi, yang dibentuk menjadi 4 tim, yakni sebagai berikut:

Pertama, tim monitoring anggaran yang dikoordinir oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Itjen Kemendagri. “Tim ini bertugas untuk memastikan bahwasanya pembiayaan dan realisasi anggaran di APBD masing-masing daerah berjalan baik,” kata Akmal.

Kedua, tim yang membantu penyiapan data kependudukan yang dipimpin oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. “Tim ini membantu menyiapkan data kependudukan atau melakukan perekaman bagi warga yang belum sempat melakukan perekaman sebagai syarat melaksanakan Pilkada,” ujarnya.

Ketiga, tim pemantauan terhadap Kota/Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkades. “Ini penting, karena kita masih berada pada posisi pandemi Covid-19, kita menginginkan pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan bisa direplikasi dalam pelaksanaan Pilkades,” imbuhnya.

Keempat, tim pemantau Pilkada yang bekerja di bawah koordinasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. “Kita bergerak ke 32 provinsi, masing-masing provinsi ada yang personilnya 2 atau 3 orang, tugasnya adalah memastikan bahwasanya seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang disepakati bersama,” jelas Akmal.

Akmal juga menegaskan, pihaknya memastikan petugas yang diterjunkan ke lapangan bersifat netral. “Tim melaksanakan tugasnya secara netral dan profesionalitas, dan sekali lagi Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas kami yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini,” pungkasnya.

See also  Mendagri Minta Gubernur Pastikan Peningkatan Capaian Pemenuhan Hak Anak

Berita Terkait

Menkomdigi Tinjau Peran Strategis NeutraDC dalam Ekosistem AI Nasional di BTW 2026
Kementerian PU Perkuat Pasokan Air Bersih Masyarakat, 127.650 Liter Disalurkan di Kalbar Hingga Maluku Utara
ITPLN Perkuat Tridharma Lewat Kolaborasi Strategis
OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal untuk Jaga Kepercayaan Investor
Perkuat Kompetensi Nuklir, ITPLN Sambangi BRIN
Kementerian PU Targetkan Rehab Rekon Infrastruktur Layanan Dasar di Aceh Tamiang Rampung Akhir Tahun
Iftitah Dorong Penyelesaian Konflik Tanah Transmigrasi, Kepastian Hukum untuk Rakyat Jadi Prioritas
Belajar dari Wuchen, Kementrans Dorong Wisata Berbasis Budaya di Kawasan Transmigrasi

Berita Terkait

Thursday, 22 October 2026 - 15:32 WIB

Menkomdigi Tinjau Peran Strategis NeutraDC dalam Ekosistem AI Nasional di BTW 2026

Thursday, 22 October 2026 - 09:58 WIB

Kementerian PU Perkuat Pasokan Air Bersih Masyarakat, 127.650 Liter Disalurkan di Kalbar Hingga Maluku Utara

Thursday, 22 October 2026 - 09:13 WIB

ITPLN Perkuat Tridharma Lewat Kolaborasi Strategis

Wednesday, 21 October 2026 - 20:50 WIB

OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal untuk Jaga Kepercayaan Investor

Wednesday, 21 October 2026 - 09:09 WIB

Perkuat Kompetensi Nuklir, ITPLN Sambangi BRIN

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

Pramono Dorong Percepatan Belanja APBD DKI Jakarta

Thursday, 22 Oct 2026 - 13:04 WIB