Kemendagri Beri Dukungan Pilkada, Salah Satunya dengan Pembentukan Tim Monitoring yang Netral

Friday, 11 December 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam 9 bulan terakhir ini, Kemendagri bersinergi bersama stakeholder terkait untuk menyiapkan berbagai regulasi, data kependudukan, data keuangan, hingga berkaitan dengan dukungan teknis di lapangan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, sebagai salah satu dukungan lainnya, Kemendagri juga membentuk tim monitoring dan melakukan pemantauan ke 32 provinsi, yang dibentuk menjadi 4 tim, yakni sebagai berikut:

Pertama, tim monitoring anggaran yang dikoordinir oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Itjen Kemendagri. “Tim ini bertugas untuk memastikan bahwasanya pembiayaan dan realisasi anggaran di APBD masing-masing daerah berjalan baik,” kata Akmal.

Kedua, tim yang membantu penyiapan data kependudukan yang dipimpin oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. “Tim ini membantu menyiapkan data kependudukan atau melakukan perekaman bagi warga yang belum sempat melakukan perekaman sebagai syarat melaksanakan Pilkada,” ujarnya.

Ketiga, tim pemantauan terhadap Kota/Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkades. “Ini penting, karena kita masih berada pada posisi pandemi Covid-19, kita menginginkan pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan bisa direplikasi dalam pelaksanaan Pilkades,” imbuhnya.

Keempat, tim pemantau Pilkada yang bekerja di bawah koordinasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. “Kita bergerak ke 32 provinsi, masing-masing provinsi ada yang personilnya 2 atau 3 orang, tugasnya adalah memastikan bahwasanya seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang disepakati bersama,” jelas Akmal.

Akmal juga menegaskan, pihaknya memastikan petugas yang diterjunkan ke lapangan bersifat netral. “Tim melaksanakan tugasnya secara netral dan profesionalitas, dan sekali lagi Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas kami yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini,” pungkasnya.

See also  Menteri PPPA Kawal Kasus Kekerasan terhadap Anak di Banyuwangi

Berita Terkait

Ketua DPD RI: Penghargaan untuk Ibunda Bayu Satria Dorong Penguatan Gerakan Inklusi Nasional
Dukung Asta Cita: PANRB Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN
Presiden Prabowo: 5 Infrastruktur Konektivitas Dibangun Kementerian PU Permudah Akses Rakyat di Daerah
Pertamina Berbagi Hadirkan Senyum 6.000 Motoris Dapat Oli Gratis
Membangun Pasar Modal Tangguh di CEO Networking OJK-SRO
Aksi Cepat Tanggap KM 58: Kecelakaan Tol Japek Segera Ditangani
Pertamina Pertahankan Kinerja Positif 2025
Bersama JAM Intel, Mendes Yandri Launching Program Jaga Desa Provinsi Bengkulu

Berita Terkait

Thursday, 20 November 2025 - 06:28 WIB

Ketua DPD RI: Penghargaan untuk Ibunda Bayu Satria Dorong Penguatan Gerakan Inklusi Nasional

Thursday, 20 November 2025 - 06:22 WIB

Dukung Asta Cita: PANRB Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN

Thursday, 20 November 2025 - 06:12 WIB

Presiden Prabowo: 5 Infrastruktur Konektivitas Dibangun Kementerian PU Permudah Akses Rakyat di Daerah

Wednesday, 19 November 2025 - 18:59 WIB

Pertamina Berbagi Hadirkan Senyum 6.000 Motoris Dapat Oli Gratis

Wednesday, 19 November 2025 - 11:15 WIB

Membangun Pasar Modal Tangguh di CEO Networking OJK-SRO

Berita Terbaru

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa / foto ist

Berita Terbaru

Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Awal yang Baik

Thursday, 20 Nov 2025 - 17:51 WIB

Energy

PLN Icon Plus Unggul di EC 2025 untuk Solusi Digital & Hijau

Thursday, 20 Nov 2025 - 17:45 WIB