Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otsus

Friday, 15 January 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ist

foto Ist

oleh @mardanialisera

DAELPOS.com – Bismillah, RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan dibahas. Eskalasi konflik di Papua yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Revisi UU Otsus Papua jadi momentum untuk memulihkan kepercayaan tersebut

Setidaknya satu pekan terakhir ada 4 gangguan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Termasuk pembakaran menara BTS  yang mengakibatkan jaringan internet dari program Palapa Ring Timur tidak berfungsi.

Pastikan NKRI yang melindungi dan melayani hadir. Perhatikan akar persoalan, lalu lakukan evaluasi akar masalah seperti dialog inklusif dengan warga Papua. Jangan sampai ada simplifikasi persoalan kekerasan di papua

Memasuki masa akhir Dana Otsus Papua di 2021, Pemerintah perlu melakukan evaluasi  kebermanfaatan dana tersebut. Kenapa uang yang berikan kepada Rakyat Papua selama hampir dua dekade belum mampu mengangkat masyarakat Papua dari kemiskinan?

Evaluasi aturan Otsus Papua selanjutnya perlu berkolaborasi langsung dengan tokoh-tokoh dan masyarakat Papua secara langsung. Pemerintah perlu melakukan kajian, dialog dan penelitian dengan berbagai lapisan masyarakat serta dengarkan para pakar. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat tentang pelaksanaan Otsus selama ini bisa diketahui

Berkaca pada pengalaman, apa yang diterapkan di Aceh ketika itu bisa jadi masukan. Jadikan masyarakat Papua sebagai subyek, pendekatan damai dan ‘mengalah’ untuk sebuah kemenangan dalam hidup bersama di bingkai kedamaian. Jangan hanya menggunakan paradigma “helicopter view” melainkan perlu menggunakan bottom up approach, melihat apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat Papua.

Selama evaluasi berlangsung, aparatur Pemerintah Daerah juga perlu diberdayakan dan penegakan hukum harus ditegakkan. Buat sistem pemantauan anggaran yang transparan serta ketat agar monitoring alokasi anggaran dapat berjalan, sekaligus mencegah praktik penyelewengan.

See also  Kemendagri Terus Pantau Pencairan NPHD Pilkada

Tentu kita semua sepakat, semangat yang dibangun dari revisi UU Otsus Papua ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli papua. Tanggung jawab kita semua untuk memastikan warga Papua bahagia dan sejahtera.

Berita Terkait

Hutama Karya Ingatkan Lagi Pembatasan Kendaraan di Tol Kelolaan
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2026 Jatuh pada 21 Maret 2026
Genjot Ekonomi Daerah, Banyak Bupati Kepincut Program Transmigrasi
Serangan Terhadap Sesama Negara Muslim Harus Dihentikan
Kementerian PU Dorong Pemudik Manfaatkan Jalur Pansela sebagai Alternatif Mudik dengan Panorama Pantai Selatan
Menteri Iftitah Buka Peluang PNS Bisa Kuliah S2 Tanpa Tinggalkan Tugas Utama
Trafik Mudik di JTTS Naik 24,68 Persen, Hutama Karya Imbau Pemudik Atur Perjalanan
Dukung Program Pemerintah Hemat Energi, Pertamina Berangkatkan Ribuan Pemudik

Berita Terkait

Thursday, 19 March 2026 - 22:41 WIB

Hutama Karya Ingatkan Lagi Pembatasan Kendaraan di Tol Kelolaan

Thursday, 19 March 2026 - 22:34 WIB

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2026 Jatuh pada 21 Maret 2026

Thursday, 19 March 2026 - 14:04 WIB

Genjot Ekonomi Daerah, Banyak Bupati Kepincut Program Transmigrasi

Wednesday, 18 March 2026 - 12:51 WIB

Serangan Terhadap Sesama Negara Muslim Harus Dihentikan

Tuesday, 17 March 2026 - 13:48 WIB

Kementerian PU Dorong Pemudik Manfaatkan Jalur Pansela sebagai Alternatif Mudik dengan Panorama Pantai Selatan

Berita Terbaru

Berita Utama

Hutama Karya Ingatkan Lagi Pembatasan Kendaraan di Tol Kelolaan

Thursday, 19 Mar 2026 - 22:41 WIB

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis / foto istimewa

News

MUI Ajak Umat Jaga Nilai Ramadan Usai Lebaran 2026

Thursday, 19 Mar 2026 - 22:38 WIB

Berita Utama

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2026 Jatuh pada 21 Maret 2026

Thursday, 19 Mar 2026 - 22:34 WIB