Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otsus

Friday, 15 January 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ist

foto Ist

oleh @mardanialisera

DAELPOS.com – Bismillah, RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan dibahas. Eskalasi konflik di Papua yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Revisi UU Otsus Papua jadi momentum untuk memulihkan kepercayaan tersebut

Setidaknya satu pekan terakhir ada 4 gangguan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Termasuk pembakaran menara BTS  yang mengakibatkan jaringan internet dari program Palapa Ring Timur tidak berfungsi.

Pastikan NKRI yang melindungi dan melayani hadir. Perhatikan akar persoalan, lalu lakukan evaluasi akar masalah seperti dialog inklusif dengan warga Papua. Jangan sampai ada simplifikasi persoalan kekerasan di papua

Memasuki masa akhir Dana Otsus Papua di 2021, Pemerintah perlu melakukan evaluasi  kebermanfaatan dana tersebut. Kenapa uang yang berikan kepada Rakyat Papua selama hampir dua dekade belum mampu mengangkat masyarakat Papua dari kemiskinan?

Evaluasi aturan Otsus Papua selanjutnya perlu berkolaborasi langsung dengan tokoh-tokoh dan masyarakat Papua secara langsung. Pemerintah perlu melakukan kajian, dialog dan penelitian dengan berbagai lapisan masyarakat serta dengarkan para pakar. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat tentang pelaksanaan Otsus selama ini bisa diketahui

Berkaca pada pengalaman, apa yang diterapkan di Aceh ketika itu bisa jadi masukan. Jadikan masyarakat Papua sebagai subyek, pendekatan damai dan ‘mengalah’ untuk sebuah kemenangan dalam hidup bersama di bingkai kedamaian. Jangan hanya menggunakan paradigma “helicopter view” melainkan perlu menggunakan bottom up approach, melihat apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat Papua.

Selama evaluasi berlangsung, aparatur Pemerintah Daerah juga perlu diberdayakan dan penegakan hukum harus ditegakkan. Buat sistem pemantauan anggaran yang transparan serta ketat agar monitoring alokasi anggaran dapat berjalan, sekaligus mencegah praktik penyelewengan.

See also  Pelaku Usaha Waralaba Wajib Miliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Tentu kita semua sepakat, semangat yang dibangun dari revisi UU Otsus Papua ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli papua. Tanggung jawab kita semua untuk memastikan warga Papua bahagia dan sejahtera.

Berita Terkait

DPD RI Dorong Penguatan Kampung Nelayan Merah Putih
Aspirasi Daerah Dorong Pembaruan UU Ketransmigrasian, Komite I DPD RI Buka Ruang Pra-Pembahasan
Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air untuk Dukung Pemadaman Kebakaran TPA Buku Deru-Deru
Dwi Ajeng Soroti Penguatan BPK RI Hadapi Kompleksitas Pengawasan Keuangan Negara
HUT ke-81 TNI Digelar Sederhana, Prabowo-Jokowi-SBY Hadir
HUT ke-81 TNI, Kemhan Komitmen Perkuat Pertahanan Nasional
HUT ke-28, Bank Mandiri Bayarkan Dividen Interim Rp6,16 Triliun
Kementerian PU Kerahkan 13 Pompa Untuk 120 Ha Sawah di Jatim

Berita Terkait

Tuesday, 6 October 2026 - 19:42 WIB

DPD RI Dorong Penguatan Kampung Nelayan Merah Putih

Tuesday, 6 October 2026 - 16:11 WIB

Aspirasi Daerah Dorong Pembaruan UU Ketransmigrasian, Komite I DPD RI Buka Ruang Pra-Pembahasan

Monday, 5 October 2026 - 13:30 WIB

Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air untuk Dukung Pemadaman Kebakaran TPA Buku Deru-Deru

Monday, 5 October 2026 - 13:28 WIB

Dwi Ajeng Soroti Penguatan BPK RI Hadapi Kompleksitas Pengawasan Keuangan Negara

Monday, 5 October 2026 - 13:26 WIB

HUT ke-81 TNI Digelar Sederhana, Prabowo-Jokowi-SBY Hadir

Berita Terbaru

Nasional

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang

Wednesday, 7 Oct 2026 - 09:59 WIB

News

Wamen Viva Yoga Dorong Balai Transmigrasi Denpasar Go Global

Wednesday, 7 Oct 2026 - 08:23 WIB