Mendagri Minta Seluruh Jajaran Kemendagri Dukung TP-PKK

Wednesday, 28 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) meminta seluruh jajaran Kemendagri mendukung TP PKK dalam menyukseskan program-program pemerintah.

“Saya minta Ditjen (Bina) Pemdes dan seluruh jajaran Kemendagri terus dukung PKK ini, supaya mereka bisa bergerak mesin ini,” kata Mendagri pada saat menghadiri acara Penyerahan Bantuan dari Pihak Ke-3 kepada Ketua Umum TP PKK Pusat, di Gedung PKK Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Jakarta Selatan, Rabu (28/4/2021).

Lebih lanjut, ia meminta para kader TP PKK memiliki pemahaman yang sama untuk menghidupkan peran TP PKK di masyarakat, terutama di tengah menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

“Para staf yang ada di PKK juga memiliki pemahaman yang sama, kita ingin menghidupkan PKK,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah pusat membentuk dan menempatkan TP PKK di bawah pembinaan Kemendagri lantaran fungsi dan tugas Mendagri selaku pembina politik dan pemerintahan di daerah. Sehingga, TP PKK sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dapat bersinergi dengan Kemendagri.

“Itu sebetulnya maksudnya kenapa PKK tidak ditaruh di kementerian lain, karena tugasnya sangat luas tidak hanya menyangkut masalah perempuan, anak saja, karena prinsipnya kesejahteraan keluarga,” terangnya.

Dalam acara penyerahan bantuan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi sumbangsih pihak swasta kepada TP PKK, berupa 3500 paket sembako, 3500 liter minyak goreng, dan 571 susu serta biskuit bagi ibu hamil. Ia berharap, TP PKK dapat menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Protelindo, Gimni, dan Astra Daihatsu atas kebaikan hatinya untuk memberikan sumbangsih kepada massa, kepada rakyat melalui jalur PKK,” terangnya.

See also  Perkuat Kerja Kehumasan Pemerintah, Menkominfo Tekankan Adaptasi dan Ketangkasan

Tak hanya itu, Mendagri mengatakan masih menunggu dukungan dari semua pihak untuk memanfaatkan jalur TP PKK sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) ekstensif dapat menjadi penghubung dengan masyarakat.

“Kepada teman-teman semua yang ingin menyampaikan dukungan dan memanfaatkan jalur PKK sebagai jalur organisasi yang ekstensif, kita sangat menunggu, banyak warga kita rakyat kita yang masih mengharapkan dukungan dan perlu dibantu,”pungkasnya.

Berita Terkait

Jangan Sampai Anak Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri
Mitigasi Risiko, Menteri Dody Pantau Huntara Tegal
Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Disiapkan Menjadi Kawasan Pendidikan Terpadu
KOWANI Tegaskan KLB Tak Punya Dasar Konstitusional
BULD DPD RI Temui Disharmonisasi Regulasi dan Kewenangan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Huntara Rusak Akibat Puting Beliung di Aceh Utara
Hutama Karya Catat Lebih dari 900 Ribu Kendaraan Melintas di JTTS Selama Libur Panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila
Kementerian PU Percepat Pelaksanaan Program Prioritas Presiden, Pastikan Berjalan Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

Berita Terkait

Monday, 8 June 2026 - 09:20 WIB

Jangan Sampai Anak Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri

Sunday, 7 June 2026 - 18:16 WIB

Mitigasi Risiko, Menteri Dody Pantau Huntara Tegal

Saturday, 6 June 2026 - 20:46 WIB

Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Disiapkan Menjadi Kawasan Pendidikan Terpadu

Friday, 5 June 2026 - 01:49 WIB

KOWANI Tegaskan KLB Tak Punya Dasar Konstitusional

Thursday, 4 June 2026 - 16:01 WIB

BULD DPD RI Temui Disharmonisasi Regulasi dan Kewenangan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Berita Terbaru

Berita Utama

Paralympic Training Center Siap Cetak Atlet Difabel Kelas Dunia

Tuesday, 9 Jun 2026 - 18:06 WIB

Berita Utama

Dari London hingga Papua, Mereka Datang untuk Membangun Indonesia

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:31 WIB

Berita Utama

Pemerintah dan DPR Sepakat ASN Disesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:29 WIB