Harus Ada Tindakan Cepat dari Gakkum KLHK untuk Tangani Limbah PT RUM

Friday, 26 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ist / Net

Foto ist / Net

DAELPOS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyampaikan, harus ada tindakan cepat dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menangani limbah PT Rayon Utama Makmur (RUM). Karena selama empat tahun ini adalah waktu yang cukup lama untuk membiarkan masyarakat menderita akibat limbah yang dihasilkan PT RUM.

“Rakyat tak kuasa karena sudah berjuang kemana-mana, ini menunjukan bahwa AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) tidak berjalan dengan melibatkan masyarakat,” ujar Saadiah saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI meninjau langsung pipa pembuangan limbah PT RUM di Sungai Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (23/11/2021).

Politisi PKS itu menegaskan, perusahaan atas nama investasi haruslah melengkapi berbagai uji kelayakan AMDAL-nya, terutama izin AMDAL karena ini penting. Apalagi perusahaan ini di tengah lingkungan pemukiman masyarakat. Menurutnya penempatan pipa pembuangan di area aliran sungai juga seharusnya dilarang.

“Karena seperti kejadian ini, pipa bocor atau patah akibat derasnya aliran sungai akan mengakibatkan pencemaran sungai juga mematikan ikan-ikan yang ada di Bengawan Solo. Masyarakat tak berdaya, karena mereka warga kecil yang jika protes ditegur balik bahkan diancam, maka tugas negara adalah melindungi rakyat dan memberikan rasa merdeka untuknya. Yang terpenting adalah adanya kepastian penyelesaian persoalan 3 desa di sekitar area perusahaan. Dan harus ada tindakan tegas jika masih bermasalah,” tegas Saadiah.

Saadiah bersama Tim Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Sukoharjo Solo, meninjau lokasi pencemaran air dan udara yang diakibatkan oleh PT RUM. PT RUM merupakan produsen serat rayon yang dimana sahamnya dimiliki oleh pemegang saham pengendali Sritex. Dirjen Gakkum KLHK juga ikut bersama Tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menemui kepala desa dan beberapa masyarakat yang bermukim di bentangan kali yang dilalui pipa pembuangan perusahaan.

See also  Petakan Kerawanan Korupsi di Masa Pandemik, KPK Kuatkan Peran Pencegahan

“Tolonglah kami bapak, ibu, kami sudah menderita empat tahun di tempat ini. Setiap hari kami mencium bau busuk yang menyengat, bau itu sangat mengganggu kehidupan kami terutama anak-anak dan orang tua kami. Sebelum Covid-19 kami sudah terbiasa dengan masker, bahkan berlapis-lapis,” kata salah satu warga. (

Berita Terkait

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!
OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”
Jasa Marga Sikat ODOL di Tol Belmera
Menhan Pimpin Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali
JJC dan Polisi Tertibkan Kendaraan Ilegal di Jalan Layang MBZ
Guru Tewas Diserang OTK, Sekolah Dibakar KKB, MPR for Papua Desak Aparat Usut Tuntas
Satgas Bea Cukai Dongkrak Pengawasan, Penindakan Capai Rp6,8 Triliun
HUT ke-80 TNI: Kapolri Perkuat Komitmen Sinergi ‘TNI-Polri untuk NKRI’

Berita Terkait

Wednesday, 10 December 2025 - 16:43 WIB

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!

Tuesday, 9 December 2025 - 09:07 WIB

OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”

Friday, 28 November 2025 - 08:53 WIB

Jasa Marga Sikat ODOL di Tol Belmera

Thursday, 6 November 2025 - 16:48 WIB

Menhan Pimpin Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali

Thursday, 23 October 2025 - 18:33 WIB

JJC dan Polisi Tertibkan Kendaraan Ilegal di Jalan Layang MBZ

Berita Terbaru

Berita Utama

Pemerintah Tetapkan Alokasi Biodiesel Tahun 2026 sebesar 15,65 juta kL

Tuesday, 23 Dec 2025 - 21:35 WIB

Nasional

Libur Nataru: Trafik Tol Trans Sumatera Terus Meningkat 43,09%

Tuesday, 23 Dec 2025 - 18:22 WIB