DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan masalah kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) menjadi masalah seluruh kawasan konservasi maupun taman nasional, bukan hanya untuk kawasan tertentu saja. Dirinya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyediakan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan secara adil sekaligus mumpuni di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang tersebar di Indonesia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan
Eselon I KLHK terkait rencana program/kegiatan tahun anggaran 2022 di
Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021). Selanjutnya, ia
menekankan KLHK harus mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana
bukan berdasarkan pemenuhan keinginan Komisi IV DPR, namun berlandaskan
pada kebutuhan saat pemetaan masalah yang menjadi lingkup kerja KLHK.
“(Karhutla) ini menjadi problem dari seluruh kawasan konservasi yang ada
di Indonesia. Artinya kebutuhan akan alat pendukung pemadaman itu
dibutuhkan di semua tempat, di semua UPT (Unit Pelaksana Teknis). Ini
adalah kebutuhan prioritas untuk masyarakat Indonesia yang harus
dipenuhi oleh KLHK, jangan diterjemahkan sebagai keinginan dari Pimpinan
(Komisi IV),” lugas Dedi.
Tidak ingin kebakaran hutan terulangi kembali tanpa penanganan berarti,
Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPR RI itu berharap
program-program kerja tahun ini yang memiliki penyerapan anggaran rendah
dicatat. Lalu, pada tahun mendatang dimaksimalkan belanja untuk
perlindungan hutan dan pencegahan bencana.
“Saya meminta seluruh KSDAE dibelanjakan alat-alat yang memiliki
kemampuan untuk mencegah kebakaran. Kan penyerapan anggaran (Direktorat
Jenderal KSDAE) termasuk rendah. Ya sudah catat mana saja program kerja
dengan serapan anggaran rendah sehingga tahun depan tidak terulangi lagi
lalu dibelanjakan untuk perlindungan hutan, pencegahan bencana, dan
sejenisnya,” harap Dedi.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia turut
menegaskan KLHK tidak boleh timpang dalam menentukan prioritas lokasi
UPT yang nantinya menerima sarana dan prasarana untuk penanganan
karhutla pada tahun anggaran 2022. Ia berharap KLHK memperbaiki
kinerjanya dengan lebih terbuka dan transparan tidak hanya saat menyusun
rencana penanganan karhutla, namun juga saat menyusun rencana
program/kegiatan tahun anggaran 2022.
Menanggapi hal tersebut, Sekretariat Jenderal KLHK Bambang Hendroyono
menyatakan pagu Ditjen KSDAE sebesar Rp20 miliar belum mampu menyediakan
sarana dan prasarana penanganan karhutla di seluruh UPT Direktorat
KSDAE. Sehingga, penempatan sarana dan prasarana penanganan karhutla
berdasarkan pada pemetaan kawasan konservasi yang terbakar di seluruh
Indonesia. “Kami usahakan akan menjangkau lokasi UPT yang lebih luas,
dengan mengumpulkan Dirjen KSDAE agar semuanya bisa teralokasikan,”
tandasnya.
