DAELPOS.com – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) tak hanya memberi kesempatan bagi masyarakat Kaltim untuk terlibat dalam pembangunan infrastrukturnya saja. Namun, jangka panjangnya adalah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan transformasi ekonomi.
“Transformasi ekonomi perlu kita dorong di Kaltim. Saat ini di Kaltim banyak yang membangun ekonomi dari sisi pertambangan dan migas. Ke depan ini kita rasa perlu ada perubahan,” ujar Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), G. Budisatrio Djiwandono, saat Konsultasi Publik terkait RUU IKN di Universitas Mulawarman, sebagaimana dilansir DPR RI, Rabu (12/1/2022).
Ia menerangkan, ada banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat Kaltim sebagai upaya transformasi ekonomi dari pertambangan ke sektor yang lebih ramah ligkungan. Misalnya, masyarakat mulai berupaya memperkuat ketahanan pangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan ecotourism. Kesempatan tersebut akan makin terbuka lebar ketika Kaltim sudah ditetapkan sebagai IKN.
Terkait ketahanan pangan di Kaltim, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap pemerintah turun tangan dalam mewujudkannya. Selain untuk masyarakat Kaltim itu sendiri, ketahanan pangan akan menjadi sangat penting ketika ada pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jumlahnya mencapai jutaan orang ke IKN nantinya.
“Berapa banyak komoditas di Kaltim yang kita datangkan dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Lampung saat ini. Jangan sampai nanti ada jutaan ASN yang akan datang tapi pangannya tidak tersedia,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu
Untuk itulah, perlu dilakukan transformasi ekonomi di Kaltim. Ia meminta pemerintah serta para pemangku kepentingan mulai menyiapkan lahan-lahan lumbung pangan. “Kita sama-sama mempersiapkan lahan-lahan lumbung pangan yang baru, lahan-lahan sawah yang memiliki pertanian modern, budidaya dan hortikultura modern, peternakan modern di Kaltim,” pungkas Budisatrio.
