Mendagri: Program-Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Harus Masuk APBD

Saturday, 2 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D meminta program-program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (01/11/2019).

“Bahwa program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk di dalam APBD, ini harus diyakinkan. Jadi nanti kita akan libatkan network (jaringan) yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting,” kata Mendagri.

Menurutnya, program pengentasan kemiskinan dan stunting tersebut sangat erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional yang berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Oleh karenanya, pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut.

“Kita bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang perlu ada perhatian terlebih dahulu atau prioritas utamanya secara bertahap, dan kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi terutama jaringan ibu-ibu, relawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini,” ujarnya.

Menurutnya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalah stunting dan pencegahannya.

“Kampanye penting, karena belum tentu masyarakat paham, termasuk kepala daerah yang tidak paham apa itu arti stunting. Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD, mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun non pangan. Ini akan kita lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kita akan bergerak sambil nanti evaluasi,” jelasnya.

See also  Sesuai UU Penanggulangan Bencana, Pemda Harus Tetapkan Status Bencana, Baru Bisa Mencairkan Mata Anggara Belanja Tak Terduga (BTT) Pada APBD

kemendagri

Berita Terkait

Kemenag Gelar Sidang Isbat Besok, Penentuan Lebaran 2026
Kejar Target Mudik Aman, Pemerintah Ngebut Benahi Tol Jakarta–Tangerang
One Way Nasional Digelar, Korlantas Antisipasi Puncak Mudik
Contraflow Diperpanjang, KM 47–70 Arah Cikampek
Mudik Nyaman Bersama BUMN dan Danantara 2026: TelkomGroup Lepas Ribuan Pemudik
Pemudik Jambi–Palembang Dialihkan, Jalur Tengah Jadi Andalan, Bayung Lencir–Simpang Ness Masih Lancar!
Hutama Karya Fasilitasi 630 Pemudik di Mudik Gratis BUMN 2026
Mudik Mulai Ramai! 176 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta via MBZ

Berita Terkait

Thursday, 19 March 2026 - 00:07 WIB

Kemenag Gelar Sidang Isbat Besok, Penentuan Lebaran 2026

Wednesday, 18 March 2026 - 23:52 WIB

Kejar Target Mudik Aman, Pemerintah Ngebut Benahi Tol Jakarta–Tangerang

Wednesday, 18 March 2026 - 02:23 WIB

One Way Nasional Digelar, Korlantas Antisipasi Puncak Mudik

Wednesday, 18 March 2026 - 02:13 WIB

Contraflow Diperpanjang, KM 47–70 Arah Cikampek

Tuesday, 17 March 2026 - 18:57 WIB

Mudik Nyaman Bersama BUMN dan Danantara 2026: TelkomGroup Lepas Ribuan Pemudik

Berita Terbaru

Energy

Cadangan BBM 28 Hari, Pemerintah: Tenang, Mudik Aman!

Thursday, 19 Mar 2026 - 14:12 WIB

Energy

Jelang Lebaran, Pertamax Turbo Makassar Dijamin Aman

Thursday, 19 Mar 2026 - 14:07 WIB

Berita Utama

Genjot Ekonomi Daerah, Banyak Bupati Kepincut Program Transmigrasi

Thursday, 19 Mar 2026 - 14:04 WIB