DAELPOS.com – Dalam mewujudkan pemerataan investasi di daerah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah yaitu para kepala daerah serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu strategi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini yaitu kewajiban kolaborasi antara investor dengan pengusaha daerah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang baik bagi investor yang ingin masuk ke daerah dan melakukan investasi.
“Investor yang datang kita harus layani baik-baik. Tujuannya satu. Mereka datang, kita harus layani baik. Mereka juga punya kewajiban untuk mengangkat perekonomian daerah dan teman-teman di daerah supaya hidup, besar bersama-sama untuk mewujudkan keadlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bahlil dalam sambutannya dalam pembukaan Rakornas Investasi 2022 kemarin (30/11).
Dalam pidato kuncinya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi agar semua pihak bisa kompak dan jangan persulit investor yang datang. Luhutpun menegaskan tak ingin jika sampai ada conflict of interest yang bisa menghancurkan momentum investasi yang baik saat ini.
“Saya titip Bapak dan Ibu semua untuk bekerja dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit investasi. Dengan segala kemampuan yang ada pada saya, saya pasti ‘buldozer’. Jadi jangan Bapak dan Ibu sekalian ada yang memperlambat izin, tapi juga jangan melanggar aturan. Di hilirisasi itu, ada total pipeline investasi sebesar USD30,9 miliar sampai dengan tahun 2026 yang harus bisa kita eksekusi. Pemuktakhiran sistem OSS pun perlu terus dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan sinkronisasi lintas K/L,” jelas Luhut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya pemerataan investasi dan perubahan peraturan daerah bagi kemudahan berusaha di daerah, Ia menekankan perlunya dibuat kebijakan daerah serta pengoptimalan anggaran daerah untuk menunjang investasi yang ada di daerah tersebut. Dalam kesempatan ini, Tito menegaskan para kepala daerah agar dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaik mungkin untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.
“Kuncinya adalah kita bisa memperbanyak pendapatan dan belanjanya lebih kecil daripada pendapatan. Salah satunya dengan mengundang pihak swasta untuk menanamkan investasinya, baik dari dalam maupun luar negeri. Kami harap kepala daerah berpikir seperti ini agar ketika terjadi goncangan ekonomi global dan goncangan pendapatan tingkat nasional, di daerah memiliki daya tahan, resilient, karena pendapatannya berlebih. Kita juga harus permudah perizinan. Pada review APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib alokasikan anggaran untuk DPMPTSP,” kata Tito.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga menyampaikan pentingnya kebijakan yang mampu mendorong kemudahan dalam berinvestasi. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya kemudahan investasi, akan menghasilkan multiplier effect untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor hilir melalui hilirisasi.
“Kita harus meng-create peluang-peluang usaha di sektor hilir. Kita harus berikan kemudahan, sehingga banyak industri bisa masuk. Multiplier effect-nya bukan hanya pengolahan mineral, demand listriknya juga akan bertambah, kemudian kebutuhan material yang lain juga akan bertambah. Nah, ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” tutur Arifin.
Sedangkan dari sisi birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menekankan pentingnya birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menuju kepada empat besar ekonomi dunia memerlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga berkelas dunia. Hal ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah untuk terus berupaya mengasah kemampuan SDM-nya.
“Selain itu, kami juga akan memperhatikan tata kelola perizinan di daerah dan akan kami jadikan indikator untuk menaikkan nilai RB (Reformasi Birokrasi) yang nantinya berpengaruh pada kenaikan tunjungan kinerja. Ngukurnya itu mudah, layanannya seperti apa dan tentu juga harus terintegrasi. Yang dinilai bukan hanya MPP (Mal Pelayanan Publik) yang fisiknya bagus, tapi juga sudah berapa persen naiknya, sudah berapa banyak lapangan pekerjaan yang dibuka,” ucap Azwar.
Kegiatan Rakornas Investasi 2022 ini diselenggarakan pada tanggal 29-30 November 2022 lalu di Jakarta. Dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo kemarin (30/11), kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 1.500 peserta baik secara fisik maupun daring yang terdiri dari para Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga.(*)
