Hadapi Kecepatan Informasi dan Data Jelang Pemilu, Kemendagri Bangun Literasi Digital

Monday, 17 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) mendatang dinilai memiliki tantangan tersendiri, terutama menyangkut kecepatan informasi dan data. Untuk itu, hal tersebut mesti disikapi dengan tepat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin maju.

Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang perlu untuk membangun literasi digital. Adapun salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui Webinar Mingguan Serial Dialog Pemilu 2024 bertema “Tantangan Era Kecepatan Informasi dan Data dalam Menghadapi Pemilu 2024” pada Senin (17/4/2023). Dalam webinar ini didiskusikan sejumlah hal penting seputar kepemiluan.

Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Sri Handoko Taruna mengatakan, kegiatan webinar kali ini memiliki nilai yang sangat strategis, apalagi di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan.

“Posisi hari ini, pemilu sedang berjalan pentahapannya,” ujar Handoko pada acara yang diinisiasi Ditjen Polpum Kemendagri tersebut.

Sementara itu, dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar mengatakan, tema ini diangkat untuk memberikan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur. Sebab, pemahaman terkait digital dirasa masih kurang.

Berdasarkan pengalamannya ketika menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menilai peran informasi sangat besar dan memberikan dampak berbahaya jika tak diatasi secara cepat.

“Frasa cepat itu menjadi sangat penting. Data dan informasi yang baik dan benar atau akurat, itu tidaklah cukup. Siapa yang cepat, itulah yang juga penting. Kecepatan ini kelihatannya, speed, penyelenggaraan negara dalam hal ini yang menjadi titik tekannya,” terangnya.

Dia menambahkan, dalam penyelenggaraan pemilu, pemerintah perlu bertindak atau merespons secara cepat atas informasi yang berkembang. Dengan demikian, data/informasi yang berpotensi merusak iklim pemilu 2024 bisa diatasi dengan sigap dan ditindaklanjuti secara terukur.

See also  Dinilai Mampu Kurangi Praktek Oligopoli, Sultan Dukung Kehadiran Industri PKS Mini

Selanjutnya, sebagai narasumber Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos menjelaskan, ada lima prinsip yang diterapkan dalam pengembangan digitalisasi pemilu. Beberapa prinsip tersebut di antaranya meliputi upaya meningkatkan derajat pemilu demokratis, memudahkan para pihak (pemilih dan peserta), menjamin keamanan digital, dan membuat data pemilu terbuka.

Mendukung hal tersebut, KPU dalam era digital juga akan mengaplikasikan sistem informasi tahapan pemilu 2024 berupa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

“Dalam penerapan teknologi informasi pemilu ada beberapa prinsip-prinsip yang kami gunakan untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan. Jadi semua sistem informasi tadi Bapak/Ibu sekalian, bermuara pada informasi publik yang akan dapat Bapak/Ibu cek di infopemilu.kpu.go.id,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menerangkan, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satu strategi yang dilakukan Bawaslu yaitu “Jarimu Awasi Pemilu” yang merupakan komunitas digital pengawas partisipatif. Dengan ini masyarakat atau pemilih pemula dapat mengetahui berbagai informasi terkait pemilu beserta dengan manfaatnya.

“Kemudian juga kami melakukan ‘Prakarsa’ atau kanal kader pengawas partisipatif, sehingga dengan itu kemudian kami ada yang namanya ‘P2P’, Pendidikan Pengawas Partisipatif dan juga ‘Forum Warga’ sebagai bentuk edukasi pengawas pemilu kepada masyarakat. Hal inilah yang akan terus menerus kami lakukan,” ungkapnya.

Selain dua narasumber di atas, dalam webinar ini juga hadir berbagai narasumber lainnya seperti Direktur Perencanaan, Pengendalian Kegiatan dan Operasi Intelijen BIN Irwan Mulyana, Karo Multimedia Divisi Humas Polri Gatot Repli Handoko, Ketua Tim Interoperabilitas Big Data dan Kecerdasan Buatan Kemkominfo Shinta Nurhariyanti, Sandiman Ahli Muda Direktorat Operasi Keamanan Siber Deputi II BSSN Indra Adi Putra, dan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto.

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Jasa Marga Pastikan Tol Solo-Yogya-NYIA: Prambanan-Purwomartani Tepat Waktu

Saturday, 12 Jul 2025 - 11:10 WIB

Ekonomi - Bisnis

PGTC 2025: Pertamina Ajak Generasi Muda Berwirausaha

Friday, 11 Jul 2025 - 22:01 WIB