KLHK Raih Predikat Badan Publik Informatif 5 Kali Berturut-turut

Tuesday, 19 December 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Untuk kelima kalinya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 yang dilakukan di Istana Wakil Presiden RI di Jakarta, Selasa (19/12). Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro dan diterima oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya, serta disaksikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf menyampaikan keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.

“Selain itu saya juga memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi, yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Setelah lebih dari satu dekade berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik, Wapres Ma’ruf mengungkapkan telah banyak capaian yang diraih. Salah satu indikatornya yaitu kini lembaga komisi informasi telah terbentuk di nyaris seluruh provinsi di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik.

“Indikasi lainnya jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara signifikan,” ujarnya.

Kementerian LHK sendiri dalam 5 tahun berturut-turut pada periode 2019-2023 menerima anugerah dari KIP dengan kategori “informatif”. Tentu saja kedepannya Kementerian LHK terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi dengan baik dan mendorong penyebarluasan informasi publik terkait capaian kinerja dan keberhasilan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, melalui transformasi digital maupun kolaborasi dengan stakeholder di berbagai bidang, guna mewujudkan reformasi birokrasi dan transparansi pemerintahan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

See also  Komite I DPD RI Minta Masukan Gubernur Sumbar dan Kepri Terkait UU Kabupaten/Kota

Berita Terkait

Rossi Apresiasi Pertamina: Dari Mandalika ke Dunia, Bawa Semangat Talenta Muda
Di Usia ke-21, DPD RI Dorong 4 RUU Prolegnas dan Penguatan Peran Senat Daerah
Kemenag Salurkan Rp1,2 Miliar Beasiswa untuk 47 Mahasiswa Papua
Didampingi Menteri Pertanian, Tamsil Linrung Launching Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Sulsel
Nono Sampono Dorong Generasi Muda Maluku Jadi Garda Terdepan Penjaga Persatuan Bangsa
AHY Resmikan Travoy Hub, Rest Area Baru Terintegrasi.
Wakil Ketua DPD RI Apresiasi Langkah Tegas BGN
Perkokoh Moral dan Spiritual Warga Desa, Mendes Yandri MoU dengan BKMT

Berita Terkait

Wednesday, 1 October 2025 - 08:51 WIB

Rossi Apresiasi Pertamina: Dari Mandalika ke Dunia, Bawa Semangat Talenta Muda

Tuesday, 30 September 2025 - 21:48 WIB

Di Usia ke-21, DPD RI Dorong 4 RUU Prolegnas dan Penguatan Peran Senat Daerah

Monday, 29 September 2025 - 16:37 WIB

Kemenag Salurkan Rp1,2 Miliar Beasiswa untuk 47 Mahasiswa Papua

Saturday, 27 September 2025 - 13:41 WIB

Didampingi Menteri Pertanian, Tamsil Linrung Launching Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Sulsel

Saturday, 27 September 2025 - 11:05 WIB

Nono Sampono Dorong Generasi Muda Maluku Jadi Garda Terdepan Penjaga Persatuan Bangsa

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Dewan Komisaris TASPEN Ambil Langkah Digital

Wednesday, 1 Oct 2025 - 11:31 WIB

Berita Utama

Menag Tinjau Al Khoziny: Salurkan Bantuan & Susun Pencegahan

Wednesday, 1 Oct 2025 - 11:18 WIB

ilustrasi / foto ist

Berita Utama

HUT TNI: Naik Transjakarta, MRT, dan LRT Hanya Rp80!

Wednesday, 1 Oct 2025 - 11:06 WIB