DAELPOS.com – Transformasi digital menjadi fokus kerja pemerintah Indonesia saat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, pemerintah Indonesia mempercepat transformasi digital lewat pembangunan Government Technology (GovTech) dan interoperabilitas layanan dasar dalam satu portal nasional.
“Kondisi Indonesia saat ini menggambarkan kerumitan dan duplikasi berbagai layanan digital. Hal ini sangatlah tidak efisien. Maka dari itu, dibutuhkan satu portal layanan yang simpel, cepat, mudah, dan transparan. Ini yang saat ini sedang kita kerjakan bersama GovTech BUMN Peruri dan instansi terkait lainnya,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memberi keynote speech dalam Seminar Internasional Happy Digital and Flourishing City Forum: Profound Systemic Transformations for Impacted Bureaucratic Reforms, di Jakarta, Kamis (25/01).
Menteri Anas menjelaskan, sebagai bukti keseriusan kerja pemerintah dalam menggarap transformasi digital, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai tindak lanjut Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pemerintah menyiapkan GovTech yang akan membangun Digital Public Infrastructure (DPI).
DPI akan mengintegrasikan digital ID, data exchange, dan digital payment dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Menteri Anas optimistis, dengan komitmen dan kerja keras kementerian/lembaga terkait, keterpaduan layanan digital pemerintah bakal segera terwujud pada tahun ini.
“Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Selain fokus pada GovTech, pemerintah juga tengah bekerja keras mengintegrasikan layanan kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas dalam satu portal nasional. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan lompatan transformasi digital yang sedang dikerjakan Pemerintah Indonesia bukanlah hal yang mudah. Interoperabilitas data menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan komitmen berbagai pihak.
“Saya yakin, ini akan bisa lakukan. Tidak mudah memang melakukan koordinasi dengan banyak instansi, tapi kalau kita bisa melewati tantangan ini maka transformasi digital yang kita upayakan bersama akan bisa terwujud,” ujarnya.
Senada dengan Menko Marves, Menteri Perdagangan Periode 2004-2011 Mari Elka Pangestu menyebut ide dasar dibalik transformasi digital sejatinya adalah memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Kunci utama dari transformasi digital ini adalah kolaborasi dan komitmen untuk memastikan sharing data terjadi.
“Kita bukan hanya kolaborasi, tapi menciptakan bersama solusi dan transformasi digital yang diperlukan untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan masalah lainnya, dengan ujung kita berharap masyarakat kita bukan hanya sejahtera tapi juga bahagia,” ucapnya.
Seminar Internasional Happy Digital and Flourishing City Forum: Profound Systemic Transformations for Impacted Bureaucratic Reforms diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkolaborasi dengan Kementerian PANRB, United In Diversity Foundation (UID), Trust Commons, and the IEEE Standards Association. Pelaksana Harian (Plh) Sementara Kepala LAN Muhammad Taufiq berharap forum ini bisa jadi media berkolaborasi dan berpatisipasi untuk melahirkan solusi bagi proses reformasi birokrasi dan transformasi digital yang terus berjalan.
“Pertemuan ini bukan hanya menambah wawasan kita semua tapi juga memperluas kemungkinan kita menciptakan inovasi untuk menyukseskan birokrasi dan transformasi digital,” tandasnya.






![[19.19, 14/2/2026] Andhanto Nusantara Power: Siaran Pers No.3/II/2026/PLNNP/BidCom
PLN Nusantara Power Gandeng TNI Lindungi Pemukiman Warga Melalui Normalisasi Aliran Sungai Tondano
Minahasa, 14 Februari 2026 — PT PLN Nusantara Power (PLN NP) melalui Unit Pembangkitan (UP) Minahasa bergerak cepat mengantisipasi ancaman banjir di wilayah Sulawesi Utara dengan merampungkan pengerukan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano. Langkah nyata yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026 ini bertujuan memastikan warga di sekitar bantaran sungai dapat merasa lebih aman saat menghadapi puncak musim penghujan yang diperkirakan berlangsung pada periode Mei- Juni dan November- Desember.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan, khususnya dalam aspek perlindungan ekosistem perairan dan pengurangan risiko banjir akibat sedimentasi. Pengerukan dilakukan guna menjaga kapasitas tampung dan kelancaran aliran air, terutama menghadapi peningkatan intensitas curah hujan pada musim penghujan.
Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah menyampaikan arah perusahaan dalam penerapan ESG di seluruh unit pembangkitnya.
“Bagi kami, keandalan listrik harus berjalan beriringan dengan rasa aman masyarakat. Pengerukan DAS Tondano ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya kami melindungi ruang hidup warga dari risiko luapan air. Kami ingin kehadiran PLTA memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung di setiap keluarga,](https://daelpos.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-14-at-19.20.04-225x129.jpeg)

