Konektivitas IKN, Kementerian PUPR Targetkan Jembatan Pulau Balang II Selesai 2020

Tuesday, 8 October 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Jembatan Pulau Balang II akan selesai pada akhir tahun 2020. Progres pembangunan jembatan yang berada di atas Teluk Balikpapan tersebut sudah mencapai 69,3% hingga September 2019. Kehadiran Jembatan Pulau Balang II akan memperlancar konektivitas antara Samarinda, Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Jembatan Pulau Balang II akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas pada Lintas Selatan Kalimantan sebagai jalur utama angkutan logistik karena jarak dan waktu tempuh menjadi lebih singkat,” kata Menteri Basuki.

Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan selanjutnya ke Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya, harus memutar dengan jarak sekitar 100 km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam.

Dengan adanya jembatan tersebut, nantinya jarak akan menjadi lebih pendek menjadi hanya sekitar 30 km dan perjalanan dapat disingkat hanya dalam waktu satu jam. Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan ini juga mendukung rencana pengembangan pelabuhan peti kemas Kariangau dan kawasan industri Kariangau.

Konstruksi jembatan tipe cable stayed ini terdiri dari bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.807 meter. Biaya pembangunan jembatan adalah Rp 1,38 triliun.

Sementara untuk jalan akses di sisi Penajam dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan jalan akses Balikpapan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere mengatakan, saat ini konstruksi Jembatan Pulau Balang II sudah memasuki proses pengecoran lantai jembatan dan pemasangan pertama cable stayed jembatan. Menurutnya pekerjaan konstruksi sempat terkendala karena pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah namun sudah bisa dibayarkan secara tuntas pada akhir 2018.

See also  Dorong Pelibatan Generasi Muda dalam Pencegahan Praktik Sunat Perempuan

“Selain itu juga terdapat faktor teknis terkait pemasangan casing bore pile karena terdapat lapisan batu yang sangat keras, sehingga harus mengubah metode pemancangannya. Metode ini dilakukan untuk menghancurkan batu di kedalaman air yang memiliki tingkat kekerasan tinggi, setelah hancur batu diangkat dan kemudian dilakukan pemancangan,” jelas Refly.

Tantangan lainnya menurut Refly adalah curah hujan dan arus air laut yang tinggi. Selain itu, sebagian besar material harus didatangkan dari luar Kalimantan, seperti semen dari Makassar, pasir agregat dari Palu, dan fly ash campuran beton dari Probolinggo, dan alat berat dari Jakarta.

Jembatan tersebut nantinya akan dilengkapi teknologi structural health monitoring system (SHMS) berupa sensor yang berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan konstruksi jembatan. Pusat pemantauan tersebut saat ini sedang dibangun di bawah Jembatan Pulau Balang II. Menurutnya sensor seperti itu sudah diaplikasikan pada empat jembatan lainnya di Indonesia, yakni di Jembatan Suramadu, Jembatan Ir. Soekarno di Manado, Jembatan Merah Putih Ambon, dan Jembatan Musi IV Palembang.

Berita Terkait

Senator Agita Nurfianti Dorong Optimalisasi & Pemeliharaan Sawah Non-Aktif di Jabar
DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Haji Uma: Otonomi Daerah Kian Tereduksi, Saatnya UU 23 Tahun 2014 di Revisi
BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan
Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila
Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru
GKR Hemas: Membumikan Empat Pilar dalam Kehidupan Sehari-Hari melalui Nilai Budaya Yogyakarta
Desak Pemerintah Pusat Hentikan Rencana Penambahan Batalyon TNI di Aceh, Haji Uma: Langgar MoU Helsinki dan Akan Memicu Resistensi

Berita Terkait

Wednesday, 9 July 2025 - 14:00 WIB

Senator Agita Nurfianti Dorong Optimalisasi & Pemeliharaan Sawah Non-Aktif di Jabar

Monday, 7 July 2025 - 21:20 WIB

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Friday, 4 July 2025 - 07:27 WIB

Haji Uma: Otonomi Daerah Kian Tereduksi, Saatnya UU 23 Tahun 2014 di Revisi

Tuesday, 1 July 2025 - 13:48 WIB

BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan

Monday, 30 June 2025 - 09:23 WIB

Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Jasa Marga Pastikan Tol Solo-Yogya-NYIA: Prambanan-Purwomartani Tepat Waktu

Saturday, 12 Jul 2025 - 11:10 WIB