DAELPOS.com – ”Penting saat ini untuk melakukan evaluasi APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengingat pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di daerah yang sejalan dengan visi dari Bapak Presiden Jokowi, yaitu: Terus melanjutkan pembangunan infrastruktur; Pembangunan SDM sebagai kunci Indonesia maju di masa depan; Investasi harus diundang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya; Reformasi birokrasi, melalui reformasi struktural agar lembaga-lembaga semakin sederhana, simpel, dan lincah; Menjamin penggunaan APBN dan APBD yang fokus dan tepat sasaran”, terang Mendagri.(26/10/2019)
Sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Mendagri menjelaskan bahwa APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai tujuan pembangunan dan juga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Peran serta masyarakat ini terwujud dalam partisipasi pada saat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan..
“Jangan sampai anggaran belanja modal porsinya tidak memihak kepada masyarakat. Mindset ‘penguasa’ harus diubah menjadi ‘pelayan masyarakat’. Hal itu sebagai konsekuensi negara demokrasi yang mengamanatkan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi dari negara ini. yang memberinya amanah”, tegasnya. sumber:infokabinet
