Jangan Sampai KPK Jadi Boneka Dewas, Dan Dewas Jadi Boneka Kekuasaan

Monday, 11 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Keberadaan Dewan Pengawasa KPK memang bagus, selain meminimalisir abuse of power dari komisioner KPK, Dewas KPK dapat memberi visi yang terukur.

Namun demikian, Dewas KPK dapat disalahgunakan apabila semua anggotanya merupakan pendukung Presiden Joko Widodo saat pilpres yang lalu.

Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Don Zakiyamani mengatakan, jangan sampai tujuan mencegah abuse of power malah menciptakan abuse of power lainnya. Jangan sampai Dewas KPK menjadi alat kekuasaan, dan melindungi orang-orang berkuasa dari kasus korupsi.

Jangan pula Dewas KPK menjadi kelompok yang menstir KPK. Siapa yang boleh ditangkap dan siapa yang tidak boleh ditangkap,” ujar Don Zakiyamani kepada redaksi, Senin (11/11/2019).

Dewas KPK harusnya mencegah melakukan tindakan tebang pilih bukan malah sebaliknya.

“Kita tidak ingin KPK menjadi ‘boneka’ Dewas dan Dewas menjadi ‘boneka’ kekuasaan. Kita tidak ingin Dewas menjadi oligarki baru dalam sistim hukum maupun politik Indonesia,” terang Don Zakiyamani.

Dia mengajak mahasiswa mengawal proses pembentukan Dewas KPK. Gerakan mahasiswa tampak sudah kembali kendur, tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Para mafia hukum dan politik akan terus melobi Jokowi agar rekomendasi mereka dijadikan bahan pertimbangan.

Dengan kewenangan yang tinggi, Dewas KPK akan menjadi lembaga rebutan bagi para politisi. Terutama mereka yang sedang berkuasa.

“Meski nantinya anggota Dewas merupakan tokoh kredibel, namun siapa dapat menjamin mereka tidak dijadikan alat kekuasaan untuk menghabisi lawan-lawan politik sekaligus menyelamatkan kawan politik dari jeratan hukum,” demikian Don Zakiyamani. (Rmol)

See also  Dari Januari 2024, KAI Amankan Aset Negara Senilai Lebih dari 1 Triliun

Berita Terkait

Serap Tenaga Kerja Naik 15 Persen, Investasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun
Hutama Karya Rampungkan 95% Proyek Tanggap Darurat SDA di Aceh, Target Tuntas Akhir Juli
Irman Gusman: Publik Menunggu, RUU Perampasan Aset Harus Selesai Tahun Ini
Mendes Yandri Akan Maksimalkan Fungsi Kopdes Sesuai dengan Potensi Desa
Dukung Ketersediaan Air Minum Aman dan Sehat, SPAM Berteknologi Canggih Hadir di Akmil Magelang
Pertamina Jadi Wajib Pajak Pertama di Indonesia Terapkan Integrasi Data Perpajakan Bersama DJP
Bendungan Sidan Perkuat Layanan Irigasi 9.598 Hektare, Dukung Swasembada Pangan di Bali
Lindungi Kawasan Pesisir, Kementerian PU Lanjutkan Pengamanan Pantai Lampu Satu Merauke

Berita Terkait

Friday, 17 July 2026 - 18:38 WIB

Serap Tenaga Kerja Naik 15 Persen, Investasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun

Friday, 17 July 2026 - 18:27 WIB

Hutama Karya Rampungkan 95% Proyek Tanggap Darurat SDA di Aceh, Target Tuntas Akhir Juli

Thursday, 16 July 2026 - 17:33 WIB

Irman Gusman: Publik Menunggu, RUU Perampasan Aset Harus Selesai Tahun Ini

Wednesday, 15 July 2026 - 23:02 WIB

Mendes Yandri Akan Maksimalkan Fungsi Kopdes Sesuai dengan Potensi Desa

Wednesday, 15 July 2026 - 18:41 WIB

Dukung Ketersediaan Air Minum Aman dan Sehat, SPAM Berteknologi Canggih Hadir di Akmil Magelang

Berita Terbaru