Jangan Sampai KPK Jadi Boneka Dewas, Dan Dewas Jadi Boneka Kekuasaan

Monday, 11 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Keberadaan Dewan Pengawasa KPK memang bagus, selain meminimalisir abuse of power dari komisioner KPK, Dewas KPK dapat memberi visi yang terukur.

Namun demikian, Dewas KPK dapat disalahgunakan apabila semua anggotanya merupakan pendukung Presiden Joko Widodo saat pilpres yang lalu.

Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Don Zakiyamani mengatakan, jangan sampai tujuan mencegah abuse of power malah menciptakan abuse of power lainnya. Jangan sampai Dewas KPK menjadi alat kekuasaan, dan melindungi orang-orang berkuasa dari kasus korupsi.

Jangan pula Dewas KPK menjadi kelompok yang menstir KPK. Siapa yang boleh ditangkap dan siapa yang tidak boleh ditangkap,” ujar Don Zakiyamani kepada redaksi, Senin (11/11/2019).

Dewas KPK harusnya mencegah melakukan tindakan tebang pilih bukan malah sebaliknya.

“Kita tidak ingin KPK menjadi ‘boneka’ Dewas dan Dewas menjadi ‘boneka’ kekuasaan. Kita tidak ingin Dewas menjadi oligarki baru dalam sistim hukum maupun politik Indonesia,” terang Don Zakiyamani.

Dia mengajak mahasiswa mengawal proses pembentukan Dewas KPK. Gerakan mahasiswa tampak sudah kembali kendur, tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Para mafia hukum dan politik akan terus melobi Jokowi agar rekomendasi mereka dijadikan bahan pertimbangan.

Dengan kewenangan yang tinggi, Dewas KPK akan menjadi lembaga rebutan bagi para politisi. Terutama mereka yang sedang berkuasa.

“Meski nantinya anggota Dewas merupakan tokoh kredibel, namun siapa dapat menjamin mereka tidak dijadikan alat kekuasaan untuk menghabisi lawan-lawan politik sekaligus menyelamatkan kawan politik dari jeratan hukum,” demikian Don Zakiyamani. (Rmol)

See also  Sri Mulyani Ajak Perbankan Jaga Resiliensi Perekonomian Indonesia

Berita Terkait

Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah
Hutama Karya Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan ke Danau Toba Makin Nyaman
Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur
Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani
Hutama Karya Gandeng Kejati Aceh, Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan Infrastruktur
Kementrans dan DPR RI Perkuat Sinergi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Muna
BNI Jalankan Aksi Korporasi Terukur, Fundamental Bisnis Tetap Solid
Keminveshil-Kemenhub Jajaki Investasi Terminal Purabaya dan Betan Subing

Berita Terkait

Friday, 23 October 2026 - 18:24 WIB

Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah

Friday, 23 October 2026 - 18:15 WIB

Hutama Karya Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan ke Danau Toba Makin Nyaman

Friday, 23 October 2026 - 14:08 WIB

Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur

Thursday, 22 October 2026 - 15:25 WIB

Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani

Thursday, 22 October 2026 - 15:21 WIB

Hutama Karya Gandeng Kejati Aceh, Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan Infrastruktur

Berita Terbaru