Fraksi PKS DPR RI Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Wednesday, 13 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan menolak kenaikan iuran BPJS, khususnya premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III.

“Kenaikan yang iuran yang direncanakan tidak diimbangi dengan pelayanan yang diharapkan, BPJS Kesehatan sejak 2014 tak pernah sepi dari kontroversi, mulai dari kelembagaan hingga operasional. Contohnya keresahan pasien terkait sukarnya mengkases pelayanan kesehatan, keresahan profesi kesehatan karena dibatasi dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas, keresahan industri farmasi dan perumahsakitan karena keterlambatan pembayaran” Netty Prasetiyani Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI dalam Focus Group Discussion (FGD), dengan tema “Sehatkan BPJS, Sehatkan Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa, 12 November 2019 bertempat di ruang pleno F-PKS DPR RI.

Netty menambahkan, Fraksi PKS mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019.

Fraksi PKS mendesak BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk memfinalisasi data cleansing terhadap sisa data PBI APBN bermasalah hasil audit dengan tujuan tertentu atas aset Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP), selambat-lambatnya akhir november 2019. Kenaikan iuran BPJS tanpa adanya proses pembenahan dan pemilahan data kepesertaan dapat dipastikan akan membebani masyarakat.

“Kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara. Fraksi PKS mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia” tegas Netty.

See also  Sambut G20, Bali Bangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Baru

Tanggung jawab pemerintah terhadap aspek dasar kesehatan yaitu, perhatian yang lebih besar pada aspek promotif preventif dengan menggalakkan program hidup sehat.

“Kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat. Fraksi PKS mendesak Kementerian kesehatan RI untuk meningkatkan jumlah tempat tidur (TT) kelas III di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL)” pungkas Netty (RED)

BERITA TERKAIT

Berita Terkait

Haidar Alwi: Jangan Terjebak Upaya Pecah Belah Prabowo dan Jokowi.
Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025
Sultan: Pancasila Membawa Misi Perdamaian dan Kemakmuran Universal
Bendungan Rukoh Selesai Dibangun, Penuhi Kebutuhan Irigasi 12.194 Ha di Aceh
Tinjau SPALD-T Aceh, Wamen Diana Dorong Peningkatan Sambungan Rumah bagi Masyarakat
UICI Bahas Reindustrialisasi Pertanian, Wamen Viva Yoga: Paradigma Baru Transmigrasi Dalam Rangka Mendukung Swasemada Pangan
Kementerian PU Selesai Bangun SPAM Regional Benteng Kobema, Layanani Air Minum Perpipaan di Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma
DPR Sepakati Pagu Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Setelah Efisiensi Menjadi Rp29,57 Triliun

Berita Terkait

Monday, 10 February 2025 - 22:45 WIB

Haidar Alwi: Jangan Terjebak Upaya Pecah Belah Prabowo dan Jokowi.

Monday, 10 February 2025 - 18:57 WIB

Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025

Sunday, 9 February 2025 - 19:12 WIB

Sultan: Pancasila Membawa Misi Perdamaian dan Kemakmuran Universal

Sunday, 9 February 2025 - 09:02 WIB

Bendungan Rukoh Selesai Dibangun, Penuhi Kebutuhan Irigasi 12.194 Ha di Aceh

Sunday, 9 February 2025 - 08:58 WIB

Tinjau SPALD-T Aceh, Wamen Diana Dorong Peningkatan Sambungan Rumah bagi Masyarakat

Berita Terbaru

Menteri BUMN, Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025). (DOK. Humas Kementerian BUMN)

Berita Utama

Erick Thohir Kerahkan BUMN Percepat Program 3 Juta Rumah

Tuesday, 11 Feb 2025 - 10:20 WIB

Ekonomi - Bisnis

Bersama BRI, Balee Scents Siap Melangkah ke Pasar Dunia

Tuesday, 11 Feb 2025 - 10:11 WIB