Serikat Ekonomi Pesanteren : 1.000 Koperasi Pesantren Siap Urus Badan Hukum Koperasi

Saturday, 16 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerima Audiensi dari Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) Pondok Pesantren Daarut Tauhid Al Itifak, Idrissiyah di Ruang Rapat Menteri Koperasi dan UKM. Jakarta, Jum'at(15/11/2019) / daelpos.com

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerima Audiensi dari Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) Pondok Pesantren Daarut Tauhid Al Itifak, Idrissiyah di Ruang Rapat Menteri Koperasi dan UKM. Jakarta, Jum'at(15/11/2019) / daelpos.com

DAELPOS.com – Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) bakal mempercepat pembentukan badan hukum koperasi bagi 1.000 koperasi pesantren (Kopontren) di Jawa Barat tahun 2020 mendatang. Dengan adanya badan hukum koperasi yang sah dan tercatat, diharapkan kopontren di Jawa Barat akan lebih maju dan berkembang.

Untuk memuluskan rencana aksi pembentukan badan hukum koperasi ini, SEP bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, pada Jumat (15/11) di kantornya, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa SEP bersam Kementerian Koperasi dan UKM akan bersama-sama mendorong pembentukan badan hukum tersebut. Dengan adanya legal formal pada koperasi diharapkan Kopontren akan mendapatkan kemudahan pembiayaan dan pemasaran produk-produknya.(16/11/2019)

Ketua Umum SEP, Aka Bonanza, mengatakan langkah awal untuk memajukan koperasi adalah dengan memastikan koperasi-koperasi di Pesantren memiliki badan hukum. Ditargetkan 1.000 Kopontren tersebut dapat memperoleh badan hukum koperasi pada pertengahan tahun 2020. Sementara untuk koperasi induknya ditargetkan bisa dibentuk pada awal tahun 2020. Untuk itu pihaknya akan terus menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar target pembentukan badan hukum ini bisa tercapai.

“1.000 (koperasi) itu dari Jawa Barat, jumlah koperasi pesantren di Jawa Barat menurut data kami itu sekitar 9.000 – 13.000, kemarin udah ada 1.000 (koperasi pesantren) yang punya usaha dan ini kita harap segera punya badan hukum koperasi. Jangan sampai hanya punya usaha aja tapi nggak ada badan hukum yang jelas,” kata Aka usai bertemu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Aka mengapresiasi respon dari Kementerian Koperasi dan UKM yang akan terus mendampingi Kopontren untuk memajukan usahanya khususnya dalam proses pembentukan badan hukum koperasi. Dijanjikan oleh Teten Masduki bahwa pemerintah melalui Kementerian yang dipimpinnya akan terus berfokus pada Kopontren dan koperasi mahasiswa.

See also  Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Sambut Para Delegasi Negara di Welcoming Dinner World Water Forum ke-10

“Respon Pak Menteri (Teten Masduki) luar biasa, dia berkomitmen agar bagaiman pondok pesantren ini juga maju usahanya melalui koperasinya. Sebab konsentrasi beliau ada dua yaitu bagaimana menggerakkan koperasi mahasiswa sebagai kaum milenial supaya tidak tabu berkoperasi dan kedua adalah koperasi pesantren,” ulas Aka.

Aka menjelaskan dengan adanya badan hukum koperasi, Kopontren dipastikan akan mendapatkan banyak manfaat. Seperti pelatihan-pelatihan dari pemerintah untuk peningkatan SDM perkoperasian hingga akses pembiayaan dan pemasaran. Sebab diakuinya selama ini Kopontren masih dianggap sebelah mata oleh lembaga keuangan seperti perbankan ketika mengajukan pembiayaan atau kredit. Hal itu terjadi lantaran lembaga pembiayaan seperti perbankan tidak memiliki jaminan untuk pengajuan kredit. Akibatnya usaha dari Kopontren kerap jalan di tempat.

Diharapkan, setelah memiliki badan hukum koperasi nanti, 1.000 Kopontren tersebut dapat mulai disentuh program pemerintah khususnya dari aspek pembiayaan. Dengan begitu Kopontren di Jawa Barat akan semakin dikenal oleh masyarakat luas melalui produk-produk unggulannya. Menurutnya, saat ini sudah banyak Kopontren di Jawa Barat yang sebenarnya sudah mampu memproduksi produk-produk berkualitas mulai dari makanan minuman hingga fashion.

“Saat ini kita masih sangat awam soal pembiayaan makanya kita perlu edukasi dulu supaya ada lembaganya, kan akses pembiayaan belum bisa karena LPDB (Lembaga Pengelola Dana Berguli r) harus melalui koperasi. Makanya kalau udah punya badan usaha kita harap nanti mudah untuk akses pembiayaan,” ujar Aka.

Terkait dengan pembentukan koperasi Induk yang membawai 1.000 Kopontren di Jawa Barat, Aka menyatakan saat ini sedang berproses. Menurutnya untuk pembentukan koperasi induk lebih mudah dan cepat, pasalnya syaratnya tidak terlalu kompleks. Setidaknya tiga koperasi yang siap dijadikan koperasi induk yaitu Koperasi dari Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Koperasi dari Pondok Pesantren Tarekat Al-Idrisiyyah dan koperasi dari Pondok Pesantren Ittifak.

See also  KKP Siap Adopsi Teknologi Budidaya Tuna dari Turki

“Untuk pembentukan koperasi induknya nanti awal tahun, kan hanya butuh 3 koperasi aja, ini yang akan jadi induk koperasi pesantren nanti,” pungkasnya.(RED)

Berita Terkait

Manfaatkan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan, Transmigrasi Didorong Jadi Pilihan Masa Depan
Indonesia–Jepang Dorong Percepatan Proyek Dekarbonisasi melalui AZEC-EGM ke-9
BULD DPD RI Tegaskan Masa Depan Desa Ditentukan oleh Regulasi yang Selaras dan Berpihak
Anggaran Kementerian PU 2026 Rp118,5 Triliun, Prioritaskan Irigasi Pertanian dan Konektivitas Wilayah
Bangun Karakter Sejak Dini, Kementrans Bangun Ratusan Sekolah dan Toilet
Realisasi Anggaran 2025 Kementerian PU Capai 95,23 Persen, Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya
Hutama Karya Musnahkan 57.008 Berkas Arsip, Perdana di Klaster BUMN Infrastruktur
Kementerian PU Tangani Banjir Tol Tangerang–Merak KM 50, Siapkan Solusi Sungai Cidurian

Berita Terkait

Thursday, 5 February 2026 - 17:05 WIB

Manfaatkan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan, Transmigrasi Didorong Jadi Pilihan Masa Depan

Thursday, 5 February 2026 - 13:16 WIB

Indonesia–Jepang Dorong Percepatan Proyek Dekarbonisasi melalui AZEC-EGM ke-9

Thursday, 5 February 2026 - 06:48 WIB

BULD DPD RI Tegaskan Masa Depan Desa Ditentukan oleh Regulasi yang Selaras dan Berpihak

Wednesday, 4 February 2026 - 17:09 WIB

Anggaran Kementerian PU 2026 Rp118,5 Triliun, Prioritaskan Irigasi Pertanian dan Konektivitas Wilayah

Wednesday, 4 February 2026 - 16:31 WIB

Bangun Karakter Sejak Dini, Kementrans Bangun Ratusan Sekolah dan Toilet

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5,11 Persen, PDB Capai Rp23.821 Triliun

Thursday, 5 Feb 2026 - 13:27 WIB