DAELPOS.com – Dalam rangka mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka keran investasi pengolahan perikanan. Salah satunya dari negara tetangga, Thailand yang berencana membuka industri perikanan pengolahan tuna loin di Surabaya.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun komunikasi dengan pelaku usaha yang merupakan inti keberlanjutan industri perikanan, termasuk salah satunya melalui investasi asing. KKP menyambut baik rencana investasi Thailand dan akan memfasilitasi demi kelancaran niat tersebut.
Meskipun demikian, investasi yang dibuka hanyalah di sektor hilir (pengolahan maupun budidaya), sedangkan di sektor perikanan tangkap tetap tertutup untuk asing. Hal tersebut ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam pertemuannya dengan Advisor to the Minister of Agriculture and Cooperatives Thailand Alongkorn Ponlaboot, Senin (23/12) di Kantor KKP, Jakarta.
Menteri Edhy menyebut, Indonesia saat ini memiliki prioritas utama untuk membawa ikan-ikan segar dari wilayah timur Indonesia ke industri pengolahan. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah bagi produk perikanan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kerja sama melalui investasi di sektor ini dinilai penting.
“Kami akan tetap mengambil sikap tegas terhadap illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Namun ini semata-mata dilakukan untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Bukan berarti kami menutup diri untuk menerima investasi di sektor pengolahan atau budidaya. Kami sangat terbuka jika Thailand ingin berinvestasi di Indonesia,” jelas Menteri Edhy.
Advisor to the Minister of Agriculture and Cooperatives Thailand Alongkorn Ponlaboot menilai, Indonesia memiliki ekonomi yang paling besar dibanding negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, ia meyakini kerja sama Indonesia dan Thailand dapat memberikan dampak yang besar di ASEAN, khususnya kerja sama kelautan dan perikanan.
“Kami berharap dapat mempercepat implementasi kerja sama kedua negara dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan dipererat di masa mendatang,” ucapnya.
Kemitraan Indonesia dan Thailand khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan memang sudah terjalin lama. Tahun 2020 merupakan tahun perayaan ke-70 hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Untuk itu, Alongkorn menyampaikan bahwa Thailand berharap ke depan hubungan antara kedua negara lebih implementatif.
Hal ini dapat diimplementasikan dengan membuka peluang kerja sama kedua negara. Begitu juga dengan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, termasuk memberikan perhatian kepada dokumen-dokumen kerja sama seperti MoU dan Joint Communique Pemberantasan IUU Fishing.
Dalam pertemuan tersebut, Alongkorn juga menyampaikan bahwa Thailand memiliki komitmen menjadikan laut bersih dari sampah. Mereka bahkan telah membangun kerja sama dengan Malaysia terkait penanggulangan sampah laut. Tak menutup kemungkinan kerja sama serupa dijalin dengan Indonesia.
Menanggapi hal ini, Menteri Edhy menyatakan Indonesia menyambut baik kerja sama penangulangan sampah laut ini. “Kami berharap penanggulangan sampah laut ini bukan hanya menjadi prioritas Indonesia dan Thailand, namun juga negara ASEAN lainnya,” ungkapnya.
Terakhir, Alongkorn juga berharap dapat dilakukan sharing informasi mengenai program dan kebijakan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan di negaranya.
Sebagai informasi, dalam pertemuan ini dari pihak Thailand turut hadir Duta Besar Thailand untuk Indonesia Songphol Sukchan; Director – General of the Department of Fisheries (DOF); Head of Multilateral and International Organization, Cooperation, Fisheries Foreign Affairs Division (DOF); Head of Bilateral Cooperation, Fisheries Foreign Affairs Division (DOF). Sementara Menteri Edhy didampingi Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo; Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Perikanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina; serta perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
