DAELPOS.com – Pelayanan publik yang modern dan dinamis terus dikembangkan Pemerintah Kota Bogor melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dinamakan Grha Tiyasa. Dengan memanfaatkan teknologi, Pemkot Bogor menjadi yang pertama memiliki aplikasi mobile MPP Kota Bogor. Tujuannya, tak lain adalah untuk mempermudah warga dalam booking antrean, sehingga tidak terjadi penumpukan pengunjung di MPP. Implementasi teknologi dalam pelayanan publik itu, menjadikan Grha Tiyasa sebagai pemberi pelayanan yang tidak biasa.
Pengunjung Grha Tiyasa Kota Bogor juga tidak bisa diremehkan. Hingga November 2019 telah ada 24.881 orang yang menyambangi MPP Bogor. Sementara 24.662 permohonan pelayanan juga sudah diselesaikan. Sebanyak 16.195 orang dari angka tersebut telah memanfaatkan fasilitas booking yang tersedia pada aplikasi MPP Bogor. Seluruh informasi mengenai pelayanan dan jumlah pengunjung per hari di Grha Tiyasa, dapat diakses melalui mpp.kotabogor.go.id.
Dengan sistem booking ini, pengunjung dapat menyesuaikan waktu kedatangan dengan padatnya jadwal pekerjaan. Masyarakat cukup login ke aplikasi, memilih jenis layanan yang akan diakses, tanggal, serta menentukan waktu kedatangan di MPP Kota Bogor. Dalam laman dan aplikasi itu, juga terdapat informasi mengenai profil, jenis layanan, serta tugas dan fungsi masing-masing unit pelayanan masyarakat.
Letaknya yang berada di dalam pusat perbelanjaan Lippo Plaza Keboen Raya Bogor membuat masyarakat semakin dimudahkan untuk mengakses layanan. Yang lebih menarik, MPP Bogor juga membuka layanan pada hari Sabtu. Tujuannya semata adalah memberikan peluang pada para pekerja yang hanya libur pada akhir pekan agar tetap dapat mengurus perizinan.
Kota Bogor sebagai salah satu daerah penyangga Jakarta, menjadi tempat bermukim para pencari rezeki di ibu kota. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kepadatan jumlah penduduk yang juga meningkat seiring berkembangnya zaman. Tentu, semakin padat penduduknya juga beriringan pada kebutuhan administrasi masyarakat.
Tantangan di depan mata tersebut lantas dijawab positif oleh Pemerintah Kota Bogor, di bawah DPMPTSP, Kota Bogor menghadirkan sebuah konsep layanan publik yang eksklusif. Bayangan bahwa kantor pelayanan publik itu panas dan fasilitasnya asal-asalan berupaya untuk ditepis. “Layanan publik itu tidak kalah dengan swasta, mulai populer, layanan ruangannya, fasilitasnya, dan pelayanan dari petugas itu sepenuh hati, itu yang ingin kami sajikan warga Kota Bogor,” ujar Kabid Izin Pemanfaatan Ruang DPMPTSP Kota Bogor Rudy Mashudi saat ditemui di MPP Kota Bogor.
Tidak hanya dari sisi fasilitas saja yang dibangun, Grha Tiyasa juga mengembangkan konsep serba digital. Saat masuk ke MPP, pengunjung tidak lagi disuguhkan dengan papan informasi cetak, melainkan disambut dengan layar informasi atau TV Wall. Tidak ada lagi spanduk, baliho, banner yang berdiri di loket-loket pelayanan, yang nampak adalah layar digital berisi penjelasan seputar layanan.
Grha Tiyasa menyuguhkan 145 jenis pelayanan yang dimiliki oleh 14 instansi pemerintah. Instansi yang sudah tergabung adalah DPMPTSP Kota Bogor, DPMPTSP Jawa Barat, Polres Kota Bogor, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi, KPP Pratama Kota Bogor, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Samsat, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Disdukcapil, Disnakertrans, Bank Jabar Banten, PDAM, dan Bapenda Kota Bogor.
Salah satu pengujung Grha Tiyasa, Melati Lara Ayuningtyas, mengaku terkesima dengan pelayanan di sana. Melati yang datang untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan ini merasakan ramahnya sambutan yang diberikan oleh petugas sejak ia melangkah masuk pintu Grha Tiyasa. “Tadi aku lihat ada lima orang staf yang sigap menanyakan pengunjung satu per satu, kita mau kemana, terus permasalahannya apa, lalu diarahkan kita harus melakukan apa,” ujarnya saat ditemui Tim Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkrasi (PANRB) di Grha Tiyasa.
Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai wirausaha ini baru pertama kali mengurus sendiri perizinan. Sebelumnya ia memanfaatkan jasa notaris untuk menyelesaikan urusannya. “Sebenarnya kalau urus lewat pihak ketiga memang lebih lama, makanya saya berharap MPP Bogor ini bisa menjawab kesulitan yang selama ini saya rasakan,” lanjutnya bercerita.
Meski demikian, Melati menginginkan keberadaan MPP Bogor lebih disebarluaskan agar semakin banyak masyarakat yang semakin tahu. Seirama dengan Melati, pengunjung lain Muhammad Rizal juga baru mengetahui eksistensi MPP dari kantor kelurahan tempatnya tinggal. “Tempat yang nyaman untuk mengurus pelayanan ini, sayang sekali kalau belum banyak orang yang tahu,” ungkapnya.
Situasi tersebut dipandang wajar oleh Kabid Izin Pemanfaatan Ruang DPMPTSP Kota Bogor Rudy Mashudi lantaran MPP Bogor masih seumur jagung usai diluncurkan pada 26 Agustus 2019 lalu. Namun, Rudy memastikan komitmen ia dan jajaran MPP Bogor untuk bersama membangun tempat tersebut.
Publikasi dan sosialisasi gencar dilakukan sebelum Grha Tiyasa diresmikan. Pemkot Bogor mengenalkan MPP Kota Bogor melalui iklan di XXI se-Jabodetabek, videotron di Kota Bogor, dan menampilkan banner di beberapa titik strategis di Kota Bogor. “Kami sambangi kecamatan, kami sosialisasikan pada LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), perwakilan RW, perwakilan RT untuk menyampaikan keberadaan MPP ini hadir di kota Bogor kepada seluruh lapisan masyarakat,” jelas Rudy.
Meski baru lahir beberapa bulan dan masih dalam proses menggaungkan eksistensi ke seluruh lapisan masyarakat, MPP Bogor khususnya DPMPTSP Kota Bogor berhasil menyabet penghargaan bergengsi. DPMPTSP Kota Bogor dinobatkan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dengan predikat Pelayanan Prima oleh Kementerian PANRB. Enam aspek yang dinilai dalam evaluasi itu, adalah profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, serta inovasi.
Kini MPP di Kota Hujan itu menjadi salah satu destinasi belajar bagi daerah lain yang ingin mengikuti jejaknya. “Setiap rekan-rekan daerah yang datang kunjungan ke tempat kami, selalu kami tekankan satu hal bahwa untuk dapat membangun sebuah unit pelayanan publik yang prima dibutuhkan komitmen para pimpinan yang dijaga dengan konsistensi pelayanan,” pungkas Rudy.
