Sekjen Kemendagri Bicara Tantangan Reformasi Birokrasi pada Sertijab Pejabat Tinggi Pratama di Ditjen Politik & PUM

Friday, 7 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo berbicara soal tantangan reformasi birokrasi pada acara “Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum” yang dilaksanakan di Situation Room Gedung F Lt.4 Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Serah terima jabatan Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dilakukan dari Didi Sudiana, SE,. MM., kepada Dr. Drs. Imran, M.Si.,MA.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, mutasi dilakukan sebagai bentuk penyegaran.

“Bahwa mutasi ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa baik itu dalam kapasitas untuk penyegaran maupun peningkatan referensi jabatan bagi personal. Serah terima ini juga mengandung penyerahan tanggung jawab, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, juga pengendalian di lapangan terkait target di Tahun 2020,” kata Hadi.

Dalam kaitan dengan penyederhanaan birokrasi, Hadi menilai perlu dilakukan percepatan seiring dengan adanya edaran dari KemenPAN-RB.

“Kemudian juga penyederhanaan birokrasi ini perlu percepatan. KemenPAN-RB sudah ada edaran terakhir Nomor 28 Tahun 2019 inilah yang tentunya harus segera disosialisasikan, lebih khusus lagi dilakukan pemetaan jabatan yang didasarkan atas hasil evaluasi dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersangkutan,” ujarnya.

Tantangan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), termasuk izin penataan jabatan bagi kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak di 270 daerah pada Tahun 2020 juga tak luput dari perhatian, Hadi meminta Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang baru juga dapat mencermati hal tersebut.

“Lebih penting lagi pergantian-pergantian PAW, ini kan butuh cepat, jangan sampai dilama-lamakan, ini juga tantangan. Termasuk izin untuk penataan jabatan tinggi pratama, jabatan esselon III dan IV maupun Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak. Ini memang sudah ada ketentuannya, tapi ini lebih kompleks lagi sehingga diharapkan dapat dilakukan percepatan,” jelas Hadi.

See also  Menko Airlangga Tegaskan Ekonomi Indonesia di Kuartal III Tetap Tumbuh Solid

Tak terkecuali dalam kaitannya dengan kewaspadaan nasional. Hadi berharap Kesbangpol mampu diperkuat kelembagaannya seiring tugas dan fungsinya yang kian strategis dalam masyarakat. []

Berita Terkait

Mentrans: Jika Kita Tidak Hadir, Orang Lain yang Akan Mengelola Kekayaan Indonesia
Prabowo: Biodiesel B50 Meluncur Juli 2026, RI Menuju Swasembada Energi
Kementerian PU Mulai P3-TGAI Tahun 2026 di Bali, Perkuat Irigasi dan Dukung Keberlanjutan Subak di 78 Lokasi
Potongan Ojol Turun Jadi 8 Persen, Berlaku Mulai 1 Juli
Hutama Karya Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Catatkan Pertumbuhan Berkualitas
Jalan Daerah Era Presiden Prabowo Diperlebar Menjadi Sekitar 8 meter Dari Semula Sekitar 3 Meter
Mentrans: Masa Depan Indonesia Tidak Ditentukan oleh Jawa
Kelola 14 Ruas Tol Di Indonesia, Hutama Karya Catatkan Kinerja Positif Pengelolaan Jalan Tol

Berita Terkait

Thursday, 25 June 2026 - 16:32 WIB

Mentrans: Jika Kita Tidak Hadir, Orang Lain yang Akan Mengelola Kekayaan Indonesia

Thursday, 25 June 2026 - 13:28 WIB

Prabowo: Biodiesel B50 Meluncur Juli 2026, RI Menuju Swasembada Energi

Wednesday, 24 June 2026 - 23:03 WIB

Kementerian PU Mulai P3-TGAI Tahun 2026 di Bali, Perkuat Irigasi dan Dukung Keberlanjutan Subak di 78 Lokasi

Wednesday, 24 June 2026 - 17:20 WIB

Potongan Ojol Turun Jadi 8 Persen, Berlaku Mulai 1 Juli

Wednesday, 24 June 2026 - 12:39 WIB

Hutama Karya Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Catatkan Pertumbuhan Berkualitas

Berita Terbaru

foto ESDM

Energy

ESDM: RKAB Nikel 2026 Belum Diputuskan, Masih Tahap Evaluasi

Thursday, 25 Jun 2026 - 16:28 WIB