DAELPOS.com – Bandung Barat- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyebut bahwa fasilitas jamaah haji Indonesia akan terus ditingkatkan. Ia menyontohkan jika pada musim haji 2019 jatah makan jamaah sebanyak 40 kali, maka pada 2020 ditambah menjadi 50 kali makan. Hal itu dikemukakan Ace saat menjadi pembicara dalam acara Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji: Operasional dan Sustainabilitas Keuangan Haji, Minggu (9/2/2020), di Bandung Barat.
“Konsumsi makan akan ditambah dari 40 kali jadi 50 kali. Meski tidak mengalami kenaikan biaya haji tahun ini, tetapi akan ada penambahan fasilitas, salah satunya tambahan makan dua hari menjelang puncak haji. Ini ide saya ketika haji dua tahun yang lalu saat ketemu jamaah yang belum makan. Saya tanya (ke jamaah) terus gimana? Mereka jawab ya seadanya saja pak Haji (Ace). Adanya mie ya tuang mie. Padahal sebelum puncak haji seharusnya ditambah makan. Ini yang saya laporkan ke Pak Dirjen (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah)”, demikian cerita Ace.
Perihal biaya haji 2020, Ace menjelaskan bahwa biaya haji tahun ini tidak sepenuhnya dari jamaah. Terdapat dana optimalisasi atau indirect cost dana haji yang dikelola BPKH.
“Biaya haji itu per-jamaah adalah sebesar Rp 69 juta. Tetapi karena optimalisasi dana haji yang dikelola BPKH maka biaya haji menjadi 35,2 juta per jamaah”, demikian dipaparkan Ace.
Berkenaan dengan rencana pemberangkatan jamaah haji asal Jawa Barat, Ace mengatakan bahwa Bandara Kertajati Majalengka akan difungsikan untuk keberangkatkan jamaah haji.
“Untuk jamaah dari Jawa Barat akan berangkat melalui Bandara Kertajati. Saya sudah bertemu Menteri Perhubungan. Saya sampaikan, mau tidak mau harus digunakan. Buat apa di Jabar punya bandara internasional tapi tidak digunakan. Nanti akan diatur formulasinya”, lanjut Ace.
Suhaji Lestiadi, Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang turut menjadi pembicara menjelaskan tugas dan fungsi BPKH. Menurut Suhaji, sebagai badan baru negara yang mengelola keuangan haji, BPKH harus dikenalkan di masyarakat agar tidak muncul salah paham informasi dan komunikasi tentang dana haji.
“Dana (haji) bapak itu aman. Dimana?, ada di bank. Saya mau menunjukkan bahwa dana bapak itu aman. Sebagian kami tempatkan di bank-bank syariah. Kami dalam menginvestasikan sangat hati-hati. Saya ingin menjelaskan kepada bapak-ibu bahwa dana dikelola sangat hati-hati”, jelas Suhaji.
Kegiatan Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji ini dihadiri Ketua MUI Kab Bandung Barat, KH M. Ridwan, Kepala Bidang Haji Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Ajam Mustajam, Kepala Kemenag Kabupaten Bandung Barat, Sanukri dan diikuti para stakeholder perhajian, para tokoh agama di Bandung Barat, kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan perwakilan bank penerima setoran (BPS). Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil pengelolaan keuangan haji yang dilakukan BPKH dan membahas masalah perhajian terkini.[]
