DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Lewat Video conference, Mendagri membuka acara itu di ruang kerjanya di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (23/04/2020).
Dijelaskan Mendagri, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pascawabah Covid-19 mengharuskan adanya perubahan tema besar yang berimplikasi pada perubahan tema dalam RKPD setiap daerah.
“Setelah ada Covid-19, tema yang disusun oleh Pemerintah Pusat ‘Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional’, dan DKI juga sudah dengan cepat melakukan manuver dengan membuat tema yang tidak jauh dari tema Pemerintah Pusat, yaitu ‘Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan, dengan Fokus Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat’,” jelas Mendagri.
Mendagri memandang, tema yang dicanangkan dalam Musrenbang RKPD tersebut menjadi penting, mengingat hal ini dilakukan sebagai penyesuaian di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Kami kira ini tema yang DKI ini adalah menjadi sangat penting, dan kami melihat dari beberapa Musrenbang daerah-daerah lain hampir sama, yaitu masalah pemulihan ekonomi dan kesehatan. Meskipun di situ disebut dengan kehidupan masyarakat, tentunya aspek kesehatan menjadi salah satu aspek yang utama dari tema kehidupan masyarakat,” katanya.
Sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, utamanya di tahun 2021, RKPD DKI Jakarta diharapkan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, termasuk peluang dan tantangan yang dimiliki.
“Jakarta adalah kota megapolitan. Meskipun penduduknya 10 juta lebih, tapi menjadi satu dengan kota-kota lainnya, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan Kabupaten Bogor sebagai daerah penunjang. Nah, ini membuat situasi Jakarta menjadi sangat khas. Kita melihat bahwa Jakarta pertumbuhan ekonominya selama ini cukup tinggi dari rata-rata nasional, terakhir 5.98 persen, di atas rata-rata nasional 5.02 persen, sehingga menempatkan DKI Jakarta untuk Jawa-Bali untuk pertumbuhan ekonominya menjadi nomor 2, hanya bisa dibawah Yogyakarta 6,6 persen, tapi di atas provinsi lain,” jelasnya.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta tersebut, membuat DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, ditambah mobilitas masyarakat daerah penyangga yang menyumbang angka kemacetan lalu lintas.
“Memang penduduknya yang tercatat ini 10 juta lebih, tapi dengan adanya kota-kota satelit yang ada di sekitarnya maka kepadatan penduduknya menjadi tinggi dan terjadi penambahan jumlah penduduk atau jumlah orang yang ada, dengan adanya commuter bolak balik dari kota satelit bekerja di Jakarta dan sebaliknya. Maka angka 10juta itu sebetulnya adalah angka penduduk tapi yang ada melebihi itu, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi DKI Jakarta, salah satunya ya dampak negatifnya adalah kemacetan lalu lintas,” ujarnya.
Meski demikian, angka pengangguran di DKI Jakarta disebutnya relatif menurun jika dibandingkan provinsi lain.
“Kemudian pengangguran kalau kita melihat angka pengangguran ini relatif menurun dalam 3 tahun terakhir, dan kita melihat dari provinsi di Jawa-Bali, meski tingkat pengangguran masuk ranking ke-3 setelah Banten dan Jawa Barat,” katanya.
Angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebesar (3,42%) berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar (9,22%). Berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019, kondisinya semakin membaik, cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Gini Rasio DKI Jakarta pada Tahun 2019 sebesar 0,391 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 0,390. Meskipun relatif kecil peningkatannya, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut memburuk. Dalam konstelasi wilayah Jawa Bali, Gini Rasio Provinsi DKI Jakarta merupakan peringkat tertinggi ketiga dan masih berada di atas rata-rata nasional.
“Gini rasio atau masalah pemerataan pendapatan, kita melihat bahwa angka di DKI gini rasionya sayangnya memang agak di atas angka nasional. Jadi angka nasional 0,38, makin rendah Gini rasio menunjukkan gap antara kaya dan miskin ini makin rendah, sementara DKI 0.391 di atas nasional. Artinya ada gap yang sedikit dibanding tahun sebelumnya, itu terjadi kenaikan antara kaya dan miskin, pendapatan masyarakat. Tapi dibanding dengan provinsi lain, Gini rasio masih menempati angka 3 besar, (Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta). Ini artinya bad news, artinya gap sekali, pendapatan antara yang kaya dan miskin ini lebih lebar dibanding nasional,” tuturnya.
Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 termasuk dalam kategori sangat tinggi sebesar (80,76) berada di atas rata-rata Nasional (71,92). Dari 7 provinsi di wilayah Jawa-Bali, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi. Berdasarkan tren selama 2015-2019, IPM Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan yang signifikan di atas rata-rata Nasional, menunjukkan pencapaian yang semakin membaik.
“Untuk IPM yang mengukur 3 variabel, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan rumah tangga, angka di DKI Jakarta saya kira sangat tinggi, sangat bagus. Artinya tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan rumah tangga di atas rata-rata nasional, bahkan untuk Jawa-Bali IPM DKI Jakarta kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain,” imbuhnya.
Mendagri juga meminta karakteristik berupa tantangan dan potensi yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta ini diatasi dan dimaksimalkan untuk rencana pembangunan satu tahun ke depan, termasuk mempertimbangkan penanganan dan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.
Puspen Kemendagri
