New Normal, Fraksi PKB DPRD Tangsel minta Pemerintah Perhatikan Pondok Pesantren

Wednesday, 27 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Seiring kebijakan pemerintah pusat untuk menerapkan Pola Hidup Normal Baru (New Normal) yang memberikan paradigma baru mengenai tata cara beraktivitas diluar rumah dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Prov Banten kembali memberikan perhatian serius atas keberlangsungan pendidikan di Pondok Pesantren.

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten Ahmad Fauzi saat ditemui mengatakan ; “Kami mendorong Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se – Banten agar dapat memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren, karena telah banyak desakan dari para wali santri agar pesantren dapat segera menlaksanakan proses belajar mengajar”.

Ia menambahkan, kami sangat berharap agar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se – Banten agar dapat membantu mewujudkan sarana dan prasarana kesehatan pada pondok-pondok pesantren. Hal ini dimaksudkan agar pada saat melaksanakan kembali proses belajar mengajar dapat memenuhi ketentuan prtokoler kesehatan ditengah pendemi virus Covid-19 ujar Ahmad Fauzi usai menggelar rapat di kantor DPW PKB Banten.

Ahmad Fauzi menuturkan, jumlah pesantren se – Provinsi Banten yang perlu medapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota jumlahnya sebanyak 4000 lebih pondok pesantren. Pemerintah harus serius memperhatikan dan membantu pondok pesantren mengingat jumlahnya 4000 lebih pondok pesantren di Banten yang terkena dampak pembatasan sosial akibat Covid-19 ini.

Sementara itu Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang Selatan H. M. Soleh saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyampaikan sangat menyambut baik kebijakan New Normal yang di canangkan oleh pemerintah pusat ini. “Ini hal yang baik harus diperjuangkan, kami akan segera menggelar rapat fraksi beserta Tenaga Ahli agar kita dapat mengambil keputusan dan memberikan data-data pendukung terkait supporting Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren di Tangsel dengan tetap mempertimbangkan aturan dan arahan dari Pemerintah Pusat” tukasnya.

See also  Kemnaker Dukung Pelindungan Pekerja Sektor Migas

H. M. Soleh menghimbau agar pondok pesantren dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan protokoler kesehatan di pondok pesantren. Sarana dan prasarana dapat berupa; sarana cuci tangan di unit unit tempat pendidikan santri, bantuan masker untk santri dan tanaga pengajar, bantuan hand sanitaizer serta bantuan alat pengukur suhu tubuh. Selain itu bantuan pemeriksaan kesehatan rappid test bagi santri dan tenaga pendidik juga dinilai sangat diperlukan guna untuk memastikan semua santri tdk terjangkit virus Covid-19.(SAD)

Berita Terkait

Wujud Cinta Tanah Air, Siswa TK, SD-SMP Meriahkan HUT RI di Dusun III dan IV Sungai Geringging
Imbas Kekeringan di NTB, Senator Mirah Minta Pemerintah Daerah Bergerak Cepat Tangani!
Proses Bisnis Berkelanjutan Pertamina Jadi Bekal Jurnalis Kalimantan Berkompetisi di AJP 2025
Komite III DPD RI: Perlindungan Hak Cipta Musisi Harus Berjalan, Tapi Jangan Memberatkan Pelaku Usaha
Haji Uma: Subtansi RUU BUMD Kurang Selaras dengan Prinsip Otonomi Daerah dan Perlu Klausul Pengecualian bagi Aceh
Serahkan Ratusan Beasiswa PIP di Ransiki, Senator Filep Harap Masa Depan Generasi Papua Lebih Baik
Gus Hilmy Soroti Kejanggalan Kasus Pemain Judol di Bantul: Membantu Kejahatan adalah Kejahatan
Senator Mirah Minta Investigasi Tegas dan Reformasi Distribusi Setelah Temuan Beras Oplosan di NTB

Berita Terkait

Wednesday, 20 August 2025 - 13:00 WIB

Wujud Cinta Tanah Air, Siswa TK, SD-SMP Meriahkan HUT RI di Dusun III dan IV Sungai Geringging

Tuesday, 19 August 2025 - 17:26 WIB

Imbas Kekeringan di NTB, Senator Mirah Minta Pemerintah Daerah Bergerak Cepat Tangani!

Wednesday, 13 August 2025 - 11:11 WIB

Proses Bisnis Berkelanjutan Pertamina Jadi Bekal Jurnalis Kalimantan Berkompetisi di AJP 2025

Tuesday, 12 August 2025 - 13:08 WIB

Komite III DPD RI: Perlindungan Hak Cipta Musisi Harus Berjalan, Tapi Jangan Memberatkan Pelaku Usaha

Sunday, 10 August 2025 - 16:50 WIB

Haji Uma: Subtansi RUU BUMD Kurang Selaras dengan Prinsip Otonomi Daerah dan Perlu Klausul Pengecualian bagi Aceh

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Olahraga

Kondisi Terkini Timnas Voli Jelang Lawan Italia

Thursday, 21 Aug 2025 - 17:18 WIB