Pemerintah Tak Perlu Buru-buru Terapkan ‘New Normal’

Saturday, 30 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy meminta Pemerintah tidak terburu-buru menerapkan tatanan normal baru atau new normal. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih mempertanyakan tujuan gencarnya kampanye new normal.

“Apakah ini lantaran desakan pengusaha pada sektor industri besar? Ataukah ada sebab lainnya? Tentunya kita harus mengutamakan keselamatan rakyat. Ingat Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” ujar Aboe, begitu ia biasa disapa, melalui pesan singkatnya, Sabtu (30/5/2020).

Dilanjutkannya, jika sekolah dibuka, apakah memang siap untuk menerapkan new normal. Apalagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, ada 831 anak terinfekai Covid-19. Tentu ini akan menjadi ancaman baru. Tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di sekolah di tengah keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) sejenis masker juga keterbatasan luas ruang kelas untuk menerapkan physical distancing.

Terlebih lagi di Indonesia sendiri, masih ada beberapa wilayah yang recovery rate-nya rendah, seperti Surabaya. Bahkan kini RSUD dr. Soetomo Surabaya yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan, mengalami kelebihan kapasitas pasien Covid-19.

“Tentunya kita khawatir, apa yang disampaikan Ketua Gugus Kuratif Penanganan Covid-19 Jawa Timur bahwa Surabaya bisa jadi Wuhan, akan menjadi kenyataan,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah untuk tidak terburu-buru menerapkan status new normal. Belajar dari Korea selatan yang baru dua pekan mereka memberlakukan new normal, namun angka penderita Covid-19 sudah naik lagi dan saat ini negara tersebut kembali melakukan pembatasan.

See also  Jasa Marga Gencarkan Sosialisasi Zero ODOL di Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci

Berita Terkait

PEFINDO Pertahankan Peringkat HKA, Cerminkan Fondasi Keuangan dan Bisnis yang Solid
Kemenperin Genjot Digitalisasi Industri Farmasi Lewat AI
Serap Tenaga Kerja Naik 15 Persen, Investasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun
Hutama Karya Rampungkan 95% Proyek Tanggap Darurat SDA di Aceh, Target Tuntas Akhir Juli
Irman Gusman: Publik Menunggu, RUU Perampasan Aset Harus Selesai Tahun Ini
Mendes Yandri Akan Maksimalkan Fungsi Kopdes Sesuai dengan Potensi Desa
Dukung Ketersediaan Air Minum Aman dan Sehat, SPAM Berteknologi Canggih Hadir di Akmil Magelang
Pertamina Jadi Wajib Pajak Pertama di Indonesia Terapkan Integrasi Data Perpajakan Bersama DJP

Berita Terkait

Monday, 20 July 2026 - 22:22 WIB

Kemenperin Genjot Digitalisasi Industri Farmasi Lewat AI

Friday, 17 July 2026 - 18:38 WIB

Serap Tenaga Kerja Naik 15 Persen, Investasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun

Friday, 17 July 2026 - 18:27 WIB

Hutama Karya Rampungkan 95% Proyek Tanggap Darurat SDA di Aceh, Target Tuntas Akhir Juli

Thursday, 16 July 2026 - 17:33 WIB

Irman Gusman: Publik Menunggu, RUU Perampasan Aset Harus Selesai Tahun Ini

Wednesday, 15 July 2026 - 23:02 WIB

Mendes Yandri Akan Maksimalkan Fungsi Kopdes Sesuai dengan Potensi Desa

Berita Terbaru

foto ist

Berita Terbaru

Prabowo Puji Danantara, Streamlining BUMN Hemat Rp50 Triliun

Tuesday, 21 Jul 2026 - 13:30 WIB