DAELPOS.com – Prinsip utama penyederhanaan birokrasi pemerintah adalah penataan organisasi (struktur organisasi dan tata kerja/SOTK). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong percepatan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah melalui pengalihan pejabat eselon III, IV dan V ke dalam jabatan fungsional.
Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengungkapkan penataan kelembagaan/organisasi tersebut tentu menimbulkan dampak bagi pejabat administrasi yang disetarakan. Untuk itu, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional untuk menjamin kepastian dan pengembangan karier pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. “Regulasi ini sebagai instrumen untuk memberikan peluang pengembangan karier agar organisasi tetap dapat berjalan dengan sistem karier berbasis fungsional,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional secara virtual, Kamis (11/06).
Aba menjelaskan, dengan adanya PermenPANRB No. 28/2019, pengangkatan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dilakukan lebih simpel. Oleh karena itu, instansi pemerintah didorong untuk mengusulkan paling lambat 30 Juni 2020. “Kemudian akan menjadi dasar untuk sistem pengembangan karier dan kesejahteraannya,” imbuh Aba.
Ia menegaskan bahwa ketika melewati 30 Juni 2020, instansi pemerintah masih bisa melakukan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dengan penyesuaian/inpassing dan perpindahan jabatan. Perlu diketahui bahwa yang menjadi dasar inpassing adalah pangkat dan masa kepangkatan. Jadi pengangkatan tidak akan dilakukan secara otomatis sebagaimana melalui penyetaraan jabatan. Sama halnya dengan pengangkatan melalui perpindahan jabatan yang memiliki ketentuan batas usia.
Pada kesempatan tersebut, Aba menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam tata kelola jabatan fungsional pasca penyetaraan jabatan, khususnya bagi instansi yang sudah mendapat rekomendasi persetujuan penyetaraan jabatan. Pertama, penetapan penghitungan angka kredit. Kedua, Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan. “Pejabat yang Berwenang jangan sampai terlambat untuk mengangkat dan melantik agar tidak merugikan si pemangku jabatan dan organisasi,” tuturnya.
Ketiga, perubahan pola pikir dan pola kerja. Hal ini dikarenakan basis kerja di organisasi tidak hanya di jabatan struktural saja tetapi juga di jabatan-jabatan fungsional. Oleh karena itu mekanisme pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penataan kelas jabatan, formasi dan peta jabatan serta pola karier jabatan fungsional harus sudah menjadi perhatian. “Penguatan kepemimpinan bagi para JPT Pratama juga diperlukan karena rentang kendali yang sudah tidak lagi berjenjang, tetapi semakin lebar,” ujarnya.
Hal yang kemudian banyak menjadi pertanyaan dari kementerian dan lembaga adalah terkait fungsi manajerial yang melekat pada jabatan administrasi sebelumnya. Dikatakan, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Pemberian tugas dan fungsi koordinasi tersebut diberikan dalam bentuk tugas tambahan sebagai koordinator (ahli madya) dan sub koordinator (ahli muda).
Tugas dan fungsi koordinasi tidak bersifat menetap dan didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja instansi pemerintah. Aba juga mengingatkan bahwa koordinator dan sub koordinator bukanlah jabatan, tetapi peran. “Jadi kelompok kerja ini saling mendukung karena di jabatan fungsional bukan atasan dan bawahan, tetapi pengalaman dan kompetensi di dalam suatu jabatan atau jenjang jabatan,” jelasnya.
Terkait dengan perkembangan usulan penyetaraan jabatan, Aba menyampaikan terdapat 57 instansi pusat yang sudah mengajukan usulan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Sebanyak 33 instansi pusat telah mendapatkan rekomendasi persetujuan penyetaraan jabatan dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.
