Komisi VI Usul Rapat Gabungan Bahas Stabilisasi Keuangan PLN

Friday, 26 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengaku pihaknya akan menyampaikan permohonan kepada Pimpinan DPR RI untuk menyelenggarakan rapat gabungan antar Alat Kelengkapan (AKD), di antaranya Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI dalam rangka membahas tagihan utang Pemerintah kepada PLN sebesar Rp 48 triliun.

Berdasar penyampaian Direktur Utama PT. PLN Persero Zulkifli Zaini, utang Rp 48 triliun tersebut terdiri dari Rp 45 triliun yang berasal dari kompensasi tarif listrik 2018 dan 2019 serta Rp 3 triliun yang berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga. Menurut Aria, masalah ini harus segera ditanggapi serius karena sesuai perhitungan apabila tak dibayarkan, maka PLN akan segera mengalami kebangkrutan.

“Kita akan meminta pada Pimpinan DPR untuk melakukan rapat gabungan antara Komisi VII, komisi VI dan Komisi XI supaya kita jaga stabilisasi keuangan PLN ini yang menurut isu kalau tidak kita atasi betul-betul Pemerintah ke PLN itu tepat waktu tepat jumlah akan terjadi kebangkrutan keuangan PLN di bulan Oktober ini,” jelas Aria di sela-sela RDP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan bahwa fungsi PLN sebagai Public Service Officer (PSO) akan berdampak besar ke masyarakat, terlebih masyarakat juga sudah kesulitan dan menderita karena terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu secara tegas Aria akan menekan Pemerintah untuk segera membayarkan tagihan utang tersebut supaya situasi negara dapat terkontrol.

“Pembayaran-pembayaran itu yang kemarin di tahun 2018-2019 saja baru mau dibayar di tahun 2020, apalagi di tahun 2020. Yang 2018-2019 ini sudah melanggar UU, karena kan harus dibayarkan pada tahun berjalan. Maka Komisi VI akan meminta supaya Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu membayar utang PLN itu di tahun berjalan, karena ada skenario-skenario sesuai pandemi ini,” tukas Aria.

See also  Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Sampaikan Ucapan Selamat Idulfitri 1443 H

Sementara Dirut PLN Zulkifli Zaini mengaku cukup lega mendengar bahwa Anggota Dewan sepakat ingin mendukung pembayaran kompensasi Tahun 2018-2019 tersebut. “Kami terima kasih atas dukungan itu karena pencairan daripada kompensasi 2018-2019 itu akan sangat membantu keuangan daripada PLN di tahun ini dan juga di waktu-waktu yang akan datang,” ujarnya. 

Berita Terkait

Bank Mandiri Pertumbuhan Bisnis yang Konsisten dan Berkelanjutan di 2025
Utang Waskita Karya Turun Rp14,7 Triliun di 2024
Anita Puspita Sari, Kartini PLN EPI Garda Terdepan Energi Biomassa
Hadiri Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Menteri Dody Tegaskan Komitmen Kementerian PU Dukung Program Swasembada Pangan
Transformasi Digital Kearsipan: Strategi Pemerintah Wujudkan Akses Arsip yang Modern dan Terintegrasi
Sultan Dorong Pemerintah Tetapkan Lahan Pertanian Abadi Lewat Keputusan Presiden
Bangkit di Putaran Kedua Final Four, Jakarta Electric PLN Tumbangkan Jakarta Pertamina Enduro
Sah !! Pertamina Pimpin Clean Energy Task Force – ASCOPE

Berita Terkait

Wednesday, 30 April 2025 - 10:28 WIB

Bank Mandiri Pertumbuhan Bisnis yang Konsisten dan Berkelanjutan di 2025

Wednesday, 30 April 2025 - 10:07 WIB

Utang Waskita Karya Turun Rp14,7 Triliun di 2024

Tuesday, 29 April 2025 - 17:38 WIB

Anita Puspita Sari, Kartini PLN EPI Garda Terdepan Energi Biomassa

Tuesday, 29 April 2025 - 16:31 WIB

Hadiri Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Menteri Dody Tegaskan Komitmen Kementerian PU Dukung Program Swasembada Pangan

Tuesday, 29 April 2025 - 09:51 WIB

Transformasi Digital Kearsipan: Strategi Pemerintah Wujudkan Akses Arsip yang Modern dan Terintegrasi

Berita Terbaru