PDIP Kini Usul RUU HIP Ganti Nama Jadi Pembinaan Ideologi Pancasila

Friday, 26 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) telah ditunda oleh pemerintah. Namun, kontroversi RUU HIP itu belum berakhir, sejumlah elemen masyarakat meminta agar RUU itu dibatalkan sepenuhnya dan dicabut dari Prolegnas.

Menanggapi itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan tujuan awal partainya memotori RUU HIP agar menjadi landasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menjalankan tugasnya. Agar tak menjadi polemik berkepanjangan, Basarah pun mengusulkan agar nama RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), sesuai rancangan awal.

“Kami menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) dan materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum UU,” kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6).

“Pancasila sebagai norma dasar (ground norm) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta-legal dan tidak dapat diturunkan derajat hukumnya menjadi norma hukum. Apalagi mengatur legalitas Pancasila dalam sebuah hierarki norma hukum apa pun. Karena sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum, tidak mungkin legalitas Pancasila dilegalisir oleh sebuah peraturan perundang-undangan apa pun,” sambung anggota DPR Fraksi PDIP ini.

Usulan pergantian nama juga sempat ditawarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) karena tujuan awal RUU HIP untuk menjadi payung hukum BPIP. Basarah mengatakan PDIP berpandangan jika tugas BPIP diatur dalam UU maka proses pengawasannya akan lebih baik.

“Pengaturan atau pembentukan norma hukumnya maupun spektrum pengawasannya akan lebih luas dan representatif karena melibatkan DPR RI serta melibatkan partisipasi masyarakat luas,” ucap dia.

See also  Anies: "Bangkitkan Wisata Jakarta" dengan Lomba Video Kreatif dan Anugerah Jurnalistik 2022

“Jika dibandingkan hanya diatur dalam payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) yang hanya bersifat politik hukum dan diskresi Presiden. Cara pengaturan lewat UU diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktik pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru dulu yang bersifat ‘top down’ dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat luas,” lanjut Basarah.

Wakil Ketua MPR itu pun mengatakan perbedaan pandangan fraksi di DPR dan berbagai kalangan masyarakat merupakan hal yang wajar. Untuk itu, selama RUU ditunda, harus digunakan untuk menyerap seluruh aspirasi seluruh elemen masyarakat.

“Tugas kita semua mendengarkan dan menindaklanjuti kritik, saran dan pendapat masyarakat luas, termasuk dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, Purnawirawan TNI/Polri dan lain sebagainya,” ucap dia. []

Berita Terkait

HUT Ke-70 Lamsel, Wamen Viva Yoga: Sejarah Transmigrasi Berawal dari Lamsel
Sultan Dukung Prabowo Tambah Rp100 Miliar Tiap Ibu Kota Provinsi
HKI Tuntaskan Pekerjaan Konstruksi, Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 3 Masuki Tahap PHO
Wamen Todotua Resmikan Desk Investasi Sulsel, Kawal Investasi Rp17 Triliun
Dukung Arahan Presiden Prabowo, TEP Unpad Perkuat Kesehatan Gigi Anak Sejak Dini di Tomage
Kementerian PU Percepat Pengendalian Banjir Sungai Tukka di Tapanuli Tengah
Jasa Marga Perkuat Keterbukaan Informasi Publik dan Kualitas Layanan
Mendes Yandri Tegaskan Siap Sukseskan Polisi Peduli Pengangguran

Berita Terkait

Sunday, 15 November 2026 - 18:21 WIB

HUT Ke-70 Lamsel, Wamen Viva Yoga: Sejarah Transmigrasi Berawal dari Lamsel

Sunday, 15 November 2026 - 12:59 WIB

HKI Tuntaskan Pekerjaan Konstruksi, Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 3 Masuki Tahap PHO

Saturday, 14 November 2026 - 18:19 WIB

Wamen Todotua Resmikan Desk Investasi Sulsel, Kawal Investasi Rp17 Triliun

Saturday, 14 November 2026 - 13:50 WIB

Dukung Arahan Presiden Prabowo, TEP Unpad Perkuat Kesehatan Gigi Anak Sejak Dini di Tomage

Saturday, 14 November 2026 - 13:42 WIB

Kementerian PU Percepat Pengendalian Banjir Sungai Tukka di Tapanuli Tengah

Berita Terbaru

Energy

Intip Dapur Bukaka, ITPLN Belajar dari Industri Kelas Dunia

Sunday, 15 Nov 2026 - 19:12 WIB

foto ist

Nasional

Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina

Sunday, 15 Nov 2026 - 19:07 WIB