DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo turut mengikuti upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 ASEAN melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Juni 2020. Dengan tema “ASEAN yang Kohesif dan Responsif” Presiden Jokowi dan para pemimpin di kawasan akan membahas sejumlah inisiatif dan kerja sama, termasuk dalam menangani pandemi Covid-19.
Upacara pembukaan diawali dengan penampilan kesenian yang dilanjutkan dengan lagu tema “The ASEAN Way”. Setelah itu, Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyễn Xuân Phúc selaku ketua dan tuan rumah KTT ke-36 ASEAN memberikan sambutan pembukaan.
Dalam sambutannya, PM Vietnam mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, KTT ASEAN diadakan secara virtual. Menurutnya, pandemi Covid-19 juga telah mengubah cara kita bekerja.
“Covid-19 yang muncul dan dengan cepat meluas dari awal tahun ini, telah menyapu bersih prestasi yang telah dikumpulkan manusia selama bertahun-tahun, merampas dan mengancam kehidupan jutaan orang,” kata PM Vietnam.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi mengatakan bahwa terlepas dari pandemi Covid-19, penyelenggaraan KTT ke-36 ASEAN adalah demonstrasi nyata dari solidaritas dan kepemimpinan ASEAN yang diwujudkan dalam kerja sama regional yang konkret. Menurutnya, solidaritas seperti itu sangat dibutuhkan dalam menanggapi pandemi ini.
“Kami mengharapkan upaya kolaboratif yang lebih besar dalam berbagi informasi dan pengetahuan tidak hanya di bidang pengembangan medis tetapi juga dalam kebijakan domestik terkait keamanan sosial dan kesehatan mengingat dampak luas Covid-19 pada masyarakat,” kata Lim Jock Hoi seperti dikutip dari keterangan tertulis di www.asean.org.
Setelah upacara pembukaan, seluruh pemimpin menyampaikan pandangannya dalam sesi pleno. Indonesia berbicara setelah Brunei Darussalam dan Kamboja, sesuai dengan urutan alfabet.
Turut mendampingi Presiden dalam pembukaan KTT ke-36 ASEAN yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
