Pastikan Persiapan Pilkada di Kalsel, Mendagri Mengaku Gembira Soal Pencairan NPHD

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengaku gembira atas pencairan Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) yang telah mencapai 100 persen, yang dicairkan Pemerintah Kalimantan Selatan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri Rakor Kesiapan Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (18/07/2020).

“Saya melihat bahwa dari anggaran yang sudah dicairkan, realisasikan oleh Pemda kepada KPU-Bawaslu, saya sangat bergembira di Kalsel ini semua sudah 100 persen untuk KPU-Bawaslu,” kata Mendagri.

Dengan demikian, setelah melakukan kunjungan kerja ke berbagai provinsi untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, sejauh ini Kalimantan Selatan menjadi daerah kedua dengan pencairan NPHD sebesar 100 persen terhadap KPU dan Bawaslu.

“Ini menjadi provinsi kedua yang saya temukan, saya datangi yaitu Kaltara dan Kalsel 100 persen, itu saya berterima kasih, sehingga KPU-Bawaslu otomatis tidak ada alasan untuk tidak bergerak,” ujarnya.

Selain mengandalkan APBN untuk penambahan anggaran keperluan alat proteksi diri selama pelaksanaan Pilkada, Mendagri juga berharap Pemda memberikan dana hibah dari APBD untuk membantu pendanaan bagi penyelenggara, di samping pendanaan dari NPHD, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru.

“Kemudian tinggal lagi ada tambahan-tambahan dari APBN, kita harapkan nanti akan bantu, tapi ada 2 pemerintahan yang saya berikan apresiasi, saya baru menemukan tingkat provinsi Bapak Gubernur sudah memberian hibah berupa barang kepada KPU Provinsi untuk perlindungan Covid, saya menyampaikan apresiasi. Kemudian ada satu kota tadi, Banjarbaru memberikan tambahan anggaran dalam rangka pembelian alat perlindungan Covid, nah saya baru kali ini menemukan, yang lainnya rata-rata sudah lempar handuk minta dari APBN,” pujinya.

Dengan tambahan penganggaran dari APBD, diharapkan mampu membantu anggaran penyelenggara dalam pelaksanaan setiap tahapan di Pilkada. Tak hanya itu, Mendagri juga berharap, selain segera mencairkan NPHD-nya, Pemda juga dapat memberikan bantuan dana tambahan lewat APBD, di samping bantuan dari Pemerintah Pusat.

Selain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, dalam Pilkada Serentak 2020 juga ada tujuh daerah tingkat dua di Kalsel yang menggelar pemilihan, yaitu Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.