DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersilaturahmi berkunjung ke Kantor KPU RI dan diterima langsung Ketua KPU RI Arief Budiman beserta Komisioner KPU RI lainnya terkait kelancaran Pilkada Serentak 2020 dengan satu tema sentral, yaitu Pilkada Sebagai Gerakan Melawan Covid-19 dan Penanganan Dampak Sosial-Ekonominya . Hal tersebut diungkapkan Mendagri pada saat Konferensi Pers di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/07/2020).
“Saya mengapresiasi tema yang diangkat oleh KPU RI karena itu sama dengan tema yang kami inginkan juga yaitu Pilkada sebagai gerakan perlawanan covid-19,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan agar KPU dapat bekerjasama untuk mengangkat tema tersebut ke dalam debat Pilkada sebagai ajang adu gagasan, adu konsep, adu berbuat antar kontestan Pilkada Serentak. Sehingga masyarakat dapat menilai dengan cermat bagaimana nantinya peran kepala daerah dalam penanganan covid-19 dan dampak sosial-ekonominya.
“Adu berbuat untuk menekan Covid-19, karena ini menyangkut masalah setiap orang, masyarakat banyak. Kemudian juga dimasukkan dalam aturan PKPU misalnya alat peraga masker atau hand sanitizer, Maskernya dan Hand Sanitizer boleh menggunakan gambar atau nama kontestan misalnya seperti itu,” terangnya.
Selain itu, Mendagri juga berharap agar KPU sebagai pihak penyelenggara yang jumlahnya lebih dari 3 juta sampai ke TPS dan agar dapat menjadi pasukan melawan covid-19. Untuk mendorong masyarakat mengikuti protokol kesehatan.
“Semua memakai masker, menggunakan protokol kesehatan, hand-sanitizer atau menggunakan face shield. Ini betul-betul akan membuat masyarakat menjadi bergerak, sosialisasi kepada masyarakat dan menjadi model bagi masyarakat” jelasnya.
Kemudian, Ketua KPU RI Arief Budiman juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan bagaimana proses verifikasi faktual calon perseorangan. Lalu, coklit melakukan kunjungan kerja langsung ke beberapa provinsi dan beberapa catatan juga telah kami sampaikan kepada Mendagri. Salah satunya tahapan berikutnya adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020.
“Kesiapan kita untuk menuju 9 Desember 2020 semakin baik dan mudah-mudahan tahapan demi tahapan yang kita kerjakan bisa kita tuntaskan dengan baik,” tuturnya.
