DAELPOS.com – Penegak Hukum ditantang dan harus serius mengungkap kasus – kasus hukum besar yang ada, baik kasus hukum yang dilakukan sejumlah penjahat ataupun koruptor yang buron di dalam negeri maupun kabur dari Indonesia.
Salah satu contoh adalah penangkapan penjahat Djoko Tjandra yang dilakukan Polri, hal ini perlu diapresiasi dan “Bravo untuk Polri”. Kasus ini bagi Indonesia memberi banyak pelajaran penting yang bisa diambil, seperti rangkaian penanganan. Namun disisi lain, kasus tersebut menjadi potret amburadulnya hukum di negeri ini.
Demikian pernyataan @mardanialisera dalam Kulwitnya tentang penegak hukum harus lebih serius ungkap kasus hukum. (7/8/20). Dia berharap sejumlah penjahat maupun koruptor yang kabur dari Indonesia termasuk yang buron di dalam negeri harus dikejar dan diungkap. “Pihak Kepolisian harus mengejar otak penyerangan Novel Baswedan, kejar novum (bukti baru) agar kasus ini benar-benar berkeadilan. Ini bisa merusak citra penegak hukum karena tidakk mampu melindungi sesama aparat penegak hukum,” kata Mardani.
Adapun tentang kasus Djoko Tjandra, menurut Mardani merupakan masalah extraordinary, maka penting untuk mendukung komisi III agar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Djoko Tjandra. “Sebagai info, kami di masa reses tidak diperbolehkan untuk melakukan RDP dengan Pihak terkait,” tambahnya.
Mardani seakan mempertanyakan kenapa dimasa reses tidak diperbolehkan untuk melakukan RDP. Pembahasan RUU Omnibus Law saja bisa dilakukan saat reses. Mengapa untuk Djoko Tjandra tidak bisa? Padahal kasus ini amat mendesak untuk dituntaskan. Publik menunggu jawaban dan DPR sebagai representasi Rumah Rakyat, sangat layak membahasnya segera
Pada poin lain dari Kulwitnya Mardani ‘mengingatkan’, jangan sampai kasus ini menunjukkan amburadulnya penataan negara kita dari level rendah sampai level tertinggi. Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas amat terlihat. Tidak ada negara yang maju tapi tidak tegas dan jelas penegakan hukumnya.
Diakhir Kulwitnya @mardanialisera mengatakan, indikator utama dari ‘kemudahan melakukan bisnis’ justru kepastian hukum. PR ini harus diselesaikan. ‘The evil is in the details’, ‘Setan’ ada pada detailnya. Bangun reformasi birokrasi, sistem punish & reward, kepekaan masyarakat sehingga terwujud Indonesia adil makmur sejahtera.(*)
