Mendagri: Penanganan Covid-19 di Depok Perlu Kolaborasi dengan Daerah Lain

Friday, 14 August 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut penanganan pandemi Covid-19 di Kota Depok, Jawa Barat perlu kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya. Sebab tidak bisa hanya diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok.
Tito mengatakan kepadatan penduduk di Kota Depok tinggi sekali. Selain itu, batas wilayah Depok dengan daerah lain tidak dipisahkan alam seperti Bali dan Lombok.

“Penanganan pandemi tidak bisa dilaksanakan Depok sendirian perlu kolaborasi daerah sekitarnya,” ucap Mendagri Tito saat Launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020).

Mantan Kapolri ini mengaku pernah menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait penanganan Covid-19. Wilayah Jabodetabek perlu kebijakan bersama-sama atau serentak.

“Maka kalau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) harus semua, PSBB Jakarta berakhir terus lanjut PSBB di sini (Depok) jadi pingpong. Kalau pingpong kapan kelarnya,” ucap dia.

Belum lagi, sambung Mendagri, kita tidak bisa melakukan karantina wilayah yang efektif dan kita sebut lockdown.

“Tapi masih banyak yang belum paham apa itu lockdown. Depok berat untuk lockdown: satu secara geografis sulit, gak ada batas wilayah. Kedua, setiap kita lockdown harus disertai dengan stay at home, misal dalam sebulan lockdown, dia harus siap dengan makanannya, logistiknya, internetnya supaya bisa main-main gak bosan, yang tidak mampu harus dibiayai, supaya dia bisa bertahan hidup dalam sebulan,” ungkap Mendagri.

Lebih lanjut dijelaskan Mendagri, itulah jika ingin lockdown harus butuh dukungan kemampuan finansial.

“Ketiga, apakah memiliki kapabilitas untuk melakukan setiap orang masuk dari Jakarta setelah bekerja, kemudian masuk lagi ke Depok dia harus melakukan 14 hari karantina. Mana mau dia? Yang ada nanti dipecat bosnya. Karena memang karakternya Depok banyak kerja di Jakarta, tinggalnya di Depok,” urai Mendagri.

See also  IKN Itu Membangun Kota dalam Hutan

Karena itu, menurut Mendagri, langkahnya yang paling utama yaitu proteksi perorangan. Seluruh dunia sudah mirip sama, semuanya sama yaitu, satu memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak. keempat mengurangi kerumunan sosial. Easy to talk, but difficult to implement. Mudah mengatakan, melaksanakannya sulit.

“Depok inilah 2,4 Juta penduduk itu lebih besar dari Brunei. Separuh negara Singapur. 2 juta orang di tempat yang sempit. Sehingga kalau kita bicara untuk menerapakan 4 protokol itu, kita sesungguhnya bicara masalah pengendalian sosial. Social control,” tandas Mendagri Tito.

Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan data terkait kasus corona di wilayahnya di depan Mendagri Tito Karnavian. Ia melaporkan, Depok kini sudah tak masuk zona merah.

“Per 11 Agustus, status risiko sedang dengan skor poin 1,86 yang sebelumnya 1,71. Jadi sudah zona oranye, yang sebelumnya zona merah,” kata Idris dalam launching Gerakan 2 Juta Masker, Kamis (13/8).

Idris mengatakan, angka kesembuhan semakin meningkat dan angka kematian kini sudah lebih rendah dari nasional. Kata dia, laju insidensi, baik kasus konfirmasi, suspek dan kontak erat cenderung mengalami penurunan.

Berita Terkait

Haji Uma: Otonomi Daerah Kian Tereduksi, Saatnya UU 23 Tahun 2014 di Revisi
BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan
Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila
Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru
GKR Hemas: Membumikan Empat Pilar dalam Kehidupan Sehari-Hari melalui Nilai Budaya Yogyakarta
Desak Pemerintah Pusat Hentikan Rencana Penambahan Batalyon TNI di Aceh, Haji Uma: Langgar MoU Helsinki dan Akan Memicu Resistensi
Nono Sampono Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Rumah Rawat Inap Anak Penderita Kanker
Haji Uma Fasilitasi Pemulangan Warga Aceh Utara, Korban TPPO di Kamboja yang Disiksa dan Diperjualbelikan

Berita Terkait

Friday, 4 July 2025 - 07:27 WIB

Haji Uma: Otonomi Daerah Kian Tereduksi, Saatnya UU 23 Tahun 2014 di Revisi

Tuesday, 1 July 2025 - 13:48 WIB

BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan

Monday, 30 June 2025 - 09:23 WIB

Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 08:02 WIB

Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru

Friday, 27 June 2025 - 14:04 WIB

GKR Hemas: Membumikan Empat Pilar dalam Kehidupan Sehari-Hari melalui Nilai Budaya Yogyakarta

Berita Terbaru

Megapolitan

DKI-Kemenparekraf: Jakarta Kota Global

Friday, 4 Jul 2025 - 21:23 WIB

Olahraga

Pelatnas Coret 4 Pemain Jelang Kejuaraan Voli Asia U-16

Friday, 4 Jul 2025 - 21:01 WIB

Berita Terbaru

Pertamina Bawa Batik Difabel Boyolali ke Pentas Dunia

Friday, 4 Jul 2025 - 20:56 WIB

Berita Utama

Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa

Friday, 4 Jul 2025 - 20:53 WIB