Mendagri: Penanganan Covid-19 di Depok Perlu Kolaborasi dengan Daerah Lain

Friday, 14 August 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut penanganan pandemi Covid-19 di Kota Depok, Jawa Barat perlu kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya. Sebab tidak bisa hanya diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok.
Tito mengatakan kepadatan penduduk di Kota Depok tinggi sekali. Selain itu, batas wilayah Depok dengan daerah lain tidak dipisahkan alam seperti Bali dan Lombok.

“Penanganan pandemi tidak bisa dilaksanakan Depok sendirian perlu kolaborasi daerah sekitarnya,” ucap Mendagri Tito saat Launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020).

Mantan Kapolri ini mengaku pernah menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait penanganan Covid-19. Wilayah Jabodetabek perlu kebijakan bersama-sama atau serentak.

“Maka kalau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) harus semua, PSBB Jakarta berakhir terus lanjut PSBB di sini (Depok) jadi pingpong. Kalau pingpong kapan kelarnya,” ucap dia.

Belum lagi, sambung Mendagri, kita tidak bisa melakukan karantina wilayah yang efektif dan kita sebut lockdown.

“Tapi masih banyak yang belum paham apa itu lockdown. Depok berat untuk lockdown: satu secara geografis sulit, gak ada batas wilayah. Kedua, setiap kita lockdown harus disertai dengan stay at home, misal dalam sebulan lockdown, dia harus siap dengan makanannya, logistiknya, internetnya supaya bisa main-main gak bosan, yang tidak mampu harus dibiayai, supaya dia bisa bertahan hidup dalam sebulan,” ungkap Mendagri.

Lebih lanjut dijelaskan Mendagri, itulah jika ingin lockdown harus butuh dukungan kemampuan finansial.

“Ketiga, apakah memiliki kapabilitas untuk melakukan setiap orang masuk dari Jakarta setelah bekerja, kemudian masuk lagi ke Depok dia harus melakukan 14 hari karantina. Mana mau dia? Yang ada nanti dipecat bosnya. Karena memang karakternya Depok banyak kerja di Jakarta, tinggalnya di Depok,” urai Mendagri.

See also  Menjaga Keberlanjutan MPP Blora untuk Tingkatkan Daya Saing Nasional

Karena itu, menurut Mendagri, langkahnya yang paling utama yaitu proteksi perorangan. Seluruh dunia sudah mirip sama, semuanya sama yaitu, satu memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak. keempat mengurangi kerumunan sosial. Easy to talk, but difficult to implement. Mudah mengatakan, melaksanakannya sulit.

“Depok inilah 2,4 Juta penduduk itu lebih besar dari Brunei. Separuh negara Singapur. 2 juta orang di tempat yang sempit. Sehingga kalau kita bicara untuk menerapakan 4 protokol itu, kita sesungguhnya bicara masalah pengendalian sosial. Social control,” tandas Mendagri Tito.

Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan data terkait kasus corona di wilayahnya di depan Mendagri Tito Karnavian. Ia melaporkan, Depok kini sudah tak masuk zona merah.

“Per 11 Agustus, status risiko sedang dengan skor poin 1,86 yang sebelumnya 1,71. Jadi sudah zona oranye, yang sebelumnya zona merah,” kata Idris dalam launching Gerakan 2 Juta Masker, Kamis (13/8).

Idris mengatakan, angka kesembuhan semakin meningkat dan angka kematian kini sudah lebih rendah dari nasional. Kata dia, laju insidensi, baik kasus konfirmasi, suspek dan kontak erat cenderung mengalami penurunan.

Berita Terkait

GKR Hemas Gandeng Kemendagri Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan
Irman Gusman Ajak Perantau Lambah Bangkitkan Ekonomi Nagari
Bayar Pajak Tanpa KTP, Warga Jabar Tetap Diminta Bikin Pernyataan
Kementerian PANRB Dorong Percepatan MPP dan MPP Digital di Daerah
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Banda Aceh, Darwati Soroti Peran Ibu dalam Menjaga Persatuan
Dukung Kelancaran Mudik, Hutama Karya Fungsionalkan Tol Palembang–Betung Seksi Kramasan–Pangkalan Balai
Darwati A. Gani Siap Dukung Kegiatan Kaum Muda Aceh yang Bermanfaat
Penutupan Sementara Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggan –Kayu Agung

Berita Terkait

Tuesday, 2 June 2026 - 14:40 WIB

GKR Hemas Gandeng Kemendagri Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan

Sunday, 31 May 2026 - 22:21 WIB

Irman Gusman Ajak Perantau Lambah Bangkitkan Ekonomi Nagari

Wednesday, 8 April 2026 - 13:22 WIB

Bayar Pajak Tanpa KTP, Warga Jabar Tetap Diminta Bikin Pernyataan

Saturday, 4 April 2026 - 16:23 WIB

Kementerian PANRB Dorong Percepatan MPP dan MPP Digital di Daerah

Tuesday, 17 March 2026 - 09:52 WIB

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Banda Aceh, Darwati Soroti Peran Ibu dalam Menjaga Persatuan

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Gunakan Pendekatan Octahelix, Mendes Libatkan UMMI dalam Pembangunan Desa

Saturday, 13 Jun 2026 - 12:14 WIB