Pertamina dan Walikota Bitung Pastikan ASN di Pemda Bitung Wajib Gunakan LPG Bright Gas 5,5kg

Friday, 25 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sebagai salah satu langkah untuk memastikan Subsidi Bahan Bakar tepat sasaran,  PT Pertamina melalui Marketing Operation Region (MOR) VII Sales Area Sulutgo dan Walikota Bitung menandatangani MoU perihal kewajiban ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bitung untuk menggunakan Elpiji Bright Gas sebagai sumber energi untuk memasak kebutuhan rumah tangga.

Walikota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat Bitung yang termasuk keluarga Pra Sejahtera tidak bisa menikmati LPG 3kg dikarenakan habis di beli oleh masyarakat golongan menengah ke atas yang sudah seharusnya menggunakan Elpiji Bright Gas kg. “Daripada pusing menertibkan konsumen menengah keatas untuk menggunakan LPG Non Subsidi, lebih baik saya mulai dari lingkungan saya dulu.” tukas Maximillian.

Pada kesempatan tersebut, Sales Area Manager Sulawesi Utara dan Gorontalo Pertamina Fachrizal Imadudin juga akan menyediakan outlet Bright Gas khusus ASN Kota Bitung, agar ASN dapat memperoleh Bright Gas dengan mudah. “Bahkan kita akan mengantar tabung Bright Gas pada saat pembelian dan penukaran perdana ke masing-masing perangkat daerah” ujar pria yang akrab disapa Ical ini.

Sebagai apresiasi komitmen Pemda Bitung ini, Pertamina memberikan beberapa promo khusus untuk ASN antara lain promo penukaran tabung LPG 3kg dengan tabung Bright Gas 5,5kg. Untuk mendapatkan tabung 5,5kg ASN dapat memperolehnya dengan cara:

  1. Menukar 2 tabung LPG 3kg kosong dengan 1 tabung Bright Gas 5,5kg beserta isinya
  2. Menukar 1 tabung LPG 3kg kosong dengan 1 tabung Bright Gas 5,5kg beserta isinya dengan 
    menambah sejumlah uang setara dengan harga tabung 3kg kosong.
  3. Membeli tabung Bright Gas 5,5kg beserta isinya dengan cara mengangsur.

Pertamina terus mendorong konsumen untuk menggunakan bahan bakar baik LPG maupun BBM sesuai dengan peruntukannya. Unit Manager Comm, Rel & CSR dihubungi secara terpisah mengatakan sudah saatnya masyarakat menengah ke atas menggunakan Elpiji Bright Gas, selain lebih awet digunakan juga tersedia berbagai promo promo menarik. “Bermacam terobosan juga kita lakukan semaksimal mungkin untuk mendorong penggunaan LPG 3kg tepat sasaran. Mulai dari kerjasama e-warung, penggunaan kartu kontrol  hingga kerjasama dengan pemda untuk menganjurkan ASN menggunakan Elpiji Bright Gas.” ujar Laode.

See also  Pertamina Serahkan 304 Gawai untuk Pendidikan

Walikota menambahkan bahwa apabila masih ditemui ASN menggunakan LPG 3kg, maka akan kami berikan peringatan. “ASN seharusnya memberi contoh kepada masyarakat untuk menggunakan bahan bakar non subsidi sesuai peruntukannya. Harusnya mereka malu” pungkas Maximilian.

Berita Terkait

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut
DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.
Dari Lingga, Pelajar Serukan Anak Muda Jangan Jadi Penonton Indonesia Emas
Rakornas Dukcapil 2026, Dukcapil Kepulauan Seribu Sabet Peringkat Tertinggi Capaian IKD

Berita Terkait

Sunday, 11 October 2026 - 10:24 WIB

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Thursday, 10 September 2026 - 16:21 WIB

DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Monday, 7 September 2026 - 13:56 WIB

Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan

Berita Terbaru