DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kali ini Bimtek tersebut difokuskan kepada penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, Pelaksanaan Hak Imunitas DPRD, dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Regional.
Pada saat pembukaan, dalam sambutannya, Plh. Kepala BPSDM Hamdani menekankan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama dalam hal memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. “Seringkali lalai kita dalam hal kerumunan, apalagi antar teman. Oleh karena itu, Bapak/Ibu harap saling menjaga jarak dan tidak berkerumun,” ujar Hamdani pada Senin, (28/09/2020) kemarin.
Lebih lanjut, Hamdani juga menyoroti tentang refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, refocusing anggaran saat ini berfokus kepada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi karena dampak dari Covid-19. “Banyak anggaran daerah dikurangi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Lakukan perubahan terhadap peraturan kepala daerah terkait perubahan anggaran tersebut, segara dilaporkan kepada DPRD. Apalagi saat ini sedang tahapan pembahasan APBD murni 2021 dan pada saat yang bersamaan finalisasi APBD Perubahan 2020,” papar Hamdani yang notabene Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan tersebut.
Di samping itu, Hamdani juga menyinggung soal agenda nasional yang perlu dicermati oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel, yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Provinsi Kalsel sendiri, kata Hamdani, merupakan salah satu dari 270 daerah yang ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
“Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 sejatinya dapat menjadi momentum bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit. Pilkada menjadi ajang untuk adu gagasan dan adu berbuat. Bukan untuk menyebar berita hoax, menebar ujaran kebencian atau melakukan politik SARA. Serta diharapkan para kandidat memiliki program kerja untuk meredam laju Covid-19 dan memulihkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat,” imbau Hamdani.
Terakhir, Hamdani berharap kegiatan yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri BPSDM Kemendagri bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel tersebut dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para Anggota DPRD Provinsi Kalsel. “Agar lebih produktif dalam bekerja, lebih inovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran baru, serta lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis. Serta juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” kata Hamdani.
Adapun kegiatan Bimtek dilaksanakan dari 28 hingga 29 September 2020 di Hotel Grand Savero, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan diikuti oleh 55 Anggota DPRD Provinsi Kalsel periode 2019-2024. Selama penyelenggaraan kegiatan, panitia menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi peserta, seperti pengunaan masker, menjaga jarak, imbauan mencuci tangan/menggunakan sarung tangan, pengunaan UV-C lamp untuk sterilisasi ruangan, dan hal lainnya sebagai upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19.
