Segera Diresmikan, Mal Pelayanan Publik Jadi Kado HUT Kabupaten Tabalong

Sunday, 13 December 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di Kalimantan Selatan segera diresmikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dijadwalkan meresmikan MPP Kabupaten Tabalong pada Senin (14/12). Peresmian tersebut bertepatan dengan puncak perayaan hari jadi Kabupaten Tabalong ke-55.

Data per saat ini, ada 22 instansi yang tergabung dalam MPP tersebut. Sebanyak 192 jenis layanan siap melayani kebutuhan perizinan, nonperizinan, serta administrasi penduduk Tabalong dan sekitarnya.

Beberapa layanan yang tergabung dalam MPP tersebut adalah Dinas Penanganan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Samsat, layanan Polres, perbankan, dan lain sebagainya. Gedung MPP terdiri dari 2 lantai, lantai dasar difokuskan untuk pemberian layanan dan sarana penunjang diantaranya ruang tunggu, ruang baca, laktasi, musala, dan toilet. Sedangkan di lantai 2 untuk ruangan perkantoran DPMPTSP.

Bupati Tabalong Anang Syakhfiani telah menandatangani komitmen untuk membangun MPP antara Kementerian PANRB dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota pada 10 Maret 2020. Kemudian pada 17 Maret 2020, telah dilakukan soft launching MPP Kabupaten Tabalong.

Karena MPP Kabupaten Tabalong beroperasi saat pandemi Covid-19, protokol kesehatan diterapkan secara tertib bagi petugas dan pengunjung. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan secara rutin di setiap fasilitas MPP.

Kecepatan, keterjangkauan, keterbukaan, keamanan, dan kenyamanan menjadi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. MPP diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi. Hal ini juga merupakan langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik. Terlebih, pemerintah tengah menggencarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memudahkan masyarakat sebagai konsumen pelayanan.

MPP ke-32 di Indonesia ini juga menerapkan konsep digital melayani. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran atau perizinan secara online melalui aplikasi Paliat Online. Bahkan, MPP ini menyediakan layanan mengantar Surat Keputusan Perizinan ke rumah pemohon.

See also  Wagub DKI Berharap IPHI DKI Dapat Wujudkan Dampak Positif Ibadah Haji

Berita Terkait

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Haji Uma: Otonomi Daerah Kian Tereduksi, Saatnya UU 23 Tahun 2014 di Revisi
BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan
Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila
Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru
GKR Hemas: Membumikan Empat Pilar dalam Kehidupan Sehari-Hari melalui Nilai Budaya Yogyakarta
Desak Pemerintah Pusat Hentikan Rencana Penambahan Batalyon TNI di Aceh, Haji Uma: Langgar MoU Helsinki dan Akan Memicu Resistensi
Nono Sampono Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Rumah Rawat Inap Anak Penderita Kanker

Berita Terkait

Monday, 7 July 2025 - 21:20 WIB

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Friday, 4 July 2025 - 07:27 WIB

Haji Uma: Otonomi Daerah Kian Tereduksi, Saatnya UU 23 Tahun 2014 di Revisi

Tuesday, 1 July 2025 - 13:48 WIB

BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan

Monday, 30 June 2025 - 09:23 WIB

Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 08:02 WIB

Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Commuter Line Yogyakarta Kian Diminati: Tumbuh 17% di Awal 2025

Tuesday, 8 Jul 2025 - 18:53 WIB

foto istimewa

Berita Terbaru

Pacu Jalur Kuansing 2025: Pusaka Leluhur, Getarkan Dunia.

Tuesday, 8 Jul 2025 - 18:39 WIB