DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar jajarannya menjaga kekompakkan selama menjalankan tugas dan mengabdi pada negara dalam mengemban amanah. Hal itu dipesankannya saat melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/20).
“Saya minta jaga kekompakan yang sudah ada di tim kita. (ini) Tidak mudah, tidak mudah untuk bekerja sendiri. Belum tentu yang bisa bekerja perorangan bisa bekerja di dalam tim,” katanya.
Para pejabat yang dilantik adalah Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri; Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si, M.Si, MA sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri ; Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri; serta Ir. Restuardy Daud, M.Sc sebagai Sekretaris BNPP. Selain kekompakan, kepada keempatnya, Mendagri meminta untuk totalitas mengemban tugas.
Khusus untuk Dirjen Bina Pemdes, Mendagri melihatnya sebagai posisi yang strategis dalam mendukung program Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.
“Untuk Pak Dirjen Pemdes Pak Yusharto, saya jujur melihat Bapak pada saat (menjadi) staf ahli sangat baik. Tuhan mendorong saya untuk mempromosi Bapak sebagai Dirjen Pemdes, karena Dirjen Pemdes menjadi sangat penting sekali. Presiden tidak main-main untuk desa, kita tahu UU Desa, kita tahu juga ada anggaran khusus untuk desa yang tahun lalu lebih kurang Rp. 72 Trilliun dan naik dari tahun ke tahun, karena beliau ingin mewujudkan visi besar beliau, pemerataan pembangunan dan membangun dari pinggiran, daerah pinggiran termasuk daerah yang kecil yaitu desa, pemerintahan desa ini diharapkan menjadi mesin lokomotif untuk membangun desa-desa sehingga terjadi pemerataan pembangunan dan tidak terjadi urbanisasi,” jelasnya.
Demi mendukung visi Presiden untuk membangun desa tersebut, Mendagri menilai peranan Kemendagri melalui Dirjen Pemdes dan jajarannya sangatlah sentral, terlebih untuk dapat melakukan pembinaan terhadap pemerintahan di desa, serta pelibatan peranan PKK yang dinilainya juga strategis.
“Itulah visi utama Bapak Presiden, membangun dari desa, tugas utamanya adalah Kementerian Desa dan Kemendagri, di mana anggarannya diatur oleh Kemendes, program-programnya Kemendes, perangkatnya, sistem pemerintahanya diatur oleh Kemendagri. Disini peran Kemendagri menjadi kunci. Jomplang satu maka tidak akan sempurna pembangunan ini. Korupsi akan terjadi, tidak sinkron antara pembangunan desa dengan APBDes, RAPBDes dengan APBD-nya daerah kabupaten/kota maupun provinsi dan pusat, ini perlu. Kemudian saya harapkan juga PKK dihidupkan juga, karena PKK ini menyentuh ke komunitas terkecil namanya keluarga, kita memahami betul itu mesin besar yang harus bisa dimanfaatkan,” terangnya.
Kepada Staf Ahli, Mendagri juga meminta peningkatan peran dan perubahan pola pikir agar menjadi lebih aktif dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam mendukung tugasnya sebagai orang nomor satu di Kemendagri.
“Kepada rekan-rekan staf ahli yang lain, saya berharap Bapak-Bapak bukan pemain tambahan. Ada kesan, staf ahli sebagai pemain tambahan. Itu terjadi karena Staf Ahli kalau bertindak pasif. Kalau bertindak pasif, hanya menunggu perintah akan stress. Bapak-Bapak harus memikirkan sendiri apa yang harus dikerjakan buat Kemendagri. Artinya paradigmanya berubah dari paradigma pasif menjadi paradigma aktif. Aktif itu apa? Diminta atau tidak diminta berikan masukan, baik secara lisan ataupun tertulis. Lisan pada saat rapat maupun tertulis atau juga langsung menghadap saya kalau itu betul-betul brilliant idenya dan kemudian dilakukan tertulis tidak apa-apa,” ujarnya.
