KemenkopUKM Targetkan 3 Juta Usaha Mikro Dapatkan Aneka Sertifikasi Usaha

Wednesday, 24 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi pendaftaran sertifikasi bagi pelaku usaha mikro terpilih tanpa dikenakan biaya. Kemudahan ini diberikan kepada usaha yang berkriteria usaha mikro sebagaimana terdapat pada kriteria peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021.

“Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan izin bagi usaha mikro dan kecil,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/3).

Rencana fasilitasi pendaftaran sertikasi yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut adalah pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Sertifikasi Halal, Merek dan Hak Cipta, serta izin edar BPOM MD (Makanan Dalam).

“Kita menargetkan sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro mendapatkan sertifikasi-sertifikasi tersebut,” ungkap Eddy.

Eddy menjelaskan, pendaftaran SPP-IRT diperuntukkan bagi usaha mikro yang memerlukan penyuluhan keamanan pangan dari dinas teknis terkait, untuk dikeluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

“Itu sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan SPP-IRT yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha mikro,” ujar Eddy.

Saat ini, Eddy mengakui, kegiatan penyuluhan keamanan pangan di daerah masih minim sehingga mempersulit akses pelaku usaha mikro untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.

“Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi wadah pertemuan penyuluhan keamanan pangan bagi usaha mikro sebanyak 50 usaha mikro per Kabupaten/Kota dengan pemateri dari dinas teknis terkait untuk dapat membantu fasilitasi terbitnya SPP-IRT tersebut pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten atau Kota,” papar Eddy.

Sementara untuk pendaftaran sertifikasi halal diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki usaha pangan olahan atau bergerak di sektor makanan dan minuman.

See also  Pertemuan Menko Airlangga-Sekjen OECD, Indonesia pada OECD Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045

“Diperlukan jaminan produk halal bagi produk yang dihasilkan para pelaku usaha mikro,” tandas Eddy.

Meskipun sebenarnya PP nomor 7 tahun 2021 menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Perizinan tunggal yang meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal yang masih bersifat surat pernyataan mandiri (self declare).

Namun, untuk pemakaian logo halal tetap diperlukan Fatwa MUI tentang halalnya suatu produk sehingga dapat dicantumkan dalam label produk pelaku usaha mikro.

“Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi pengganti pembiayaan dalam mengurus sertifikasi halal melalui konsultan untuk membantu proses sertifikasi tersebut,” ujar Eddy.

Kemudian, pendaftaran merek dan hak cipta diperuntukkan bagi pelaku semua usaha mikro yang memiliki produk. Saat ini, diperlukan hak atas merek dagang agar dapat dikenali pangsa pasar dan tidak ditiru atas merek dagangnya.

“Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pengganti pembiayaan pendaftaran secara online untuk mendapatkan merek dagang tersebut,” tegas Eddy.

Terkait pendaftaran Izin Edar MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM bagi pelaku usaha mikro yang menghasilkan produk olahan pangan dengan kategori high risk.

“Dalam hal ini para pelaku usaha mikro terkendala dengan pembiayaan pengujian produk di laboratorium sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Edar tersebut,” kata Eddy.

Eddy menyebutkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi pembiayaan pengujian produk tersebut dalam rangka untuk mendapatkan Izin Edar MD.

Menurut Eddy, Kementerian Koperasi dan UKM dalam jumlah tertentu akan memfasilitasi biaya penggantian pendaftaran sertifikasi produk yang seharusnya dikeluarkan usaha mikro.

Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro untuk bertransformasi usaha dari informal ke formal sekaligus membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan usahanya di masa pandemi Covid-19 ini.

See also  Mendes Yandri Minta Hentikan Proses Lelang Tanah di Desa Sukaharja dan Sukamulya

“Selanjutnya, untuk informasi kriteria dan persyaratannya dapat diakses melalui media sosial resmi Kementerian Koperasi dan UKM,” pungkas Eddy.

Berita Terkait

Tinjau Longsor di Nias, Menteri Dody: Tangani Secara Komprehensif Agar Tidak Berulang
Tarif TransBandara Blok M-Soetta Jadi Rp15 Ribu Mulai 1 September
Menteri Dody Kaji Pembangunan Trase Baru Pasca Tinjauan Penanganan Longsor di Kelok 44 Agam
Menteri Dody Siapkan Sabo dan Perkuatan Tanggul Untuk Tangani Banjir Agam
Mendes Yandri Minta Masyarakat Waspadai Konten Medsos yang Menyesatkan
Sudin PPAPP Dorong Peran Keluarga Wujudkan Lansia Mandiri
Kementerian PU Salurkan Air Bersih ke Situbondo, Bantu Warga Terdampak Kekeringan
Warga di Cilegon Mulai Terdampak Kekeringan, Kementerian PU Salurkan Bantuan Air Bersih

Berita Terkait

Saturday, 1 August 2026 - 00:05 WIB

Tarif TransBandara Blok M-Soetta Jadi Rp15 Ribu Mulai 1 September

Friday, 31 July 2026 - 23:56 WIB

Menteri Dody Kaji Pembangunan Trase Baru Pasca Tinjauan Penanganan Longsor di Kelok 44 Agam

Friday, 31 July 2026 - 23:53 WIB

Menteri Dody Siapkan Sabo dan Perkuatan Tanggul Untuk Tangani Banjir Agam

Friday, 31 July 2026 - 15:21 WIB

Mendes Yandri Minta Masyarakat Waspadai Konten Medsos yang Menyesatkan

Friday, 31 July 2026 - 15:18 WIB

Sudin PPAPP Dorong Peran Keluarga Wujudkan Lansia Mandiri

Berita Terbaru