DAELPOS.com – Penyelenggaraan ibadah tahun tahun 2021 masih belum ada titik kepastian. Beredar kabar bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian kuota haji kepada semua negara. Hal itu disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI, Senin (31/5/2021) di Gedung DPR RI.
Menanggapi belum pastinya kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak Menteri Agama untuk segera melapor kepada Presiden Joko Widodo.
“Kita berikan kesempatan kepada Gus Menteri untuk melapor kepada Presiden karena otoritas tertinggi ada di Presiden. Dan nanti setelah mendapatkan arahan dari Presiden kita kembali duduk bersama di Komisi VIII. Kita sama-sama sampaikan kepada masyarakat apa kebijakan yang paling tepat demi kemaslahatan dan kemanfaatannya”, kata Ace Hasan.
Menurut Ace Hasan, belakangan beredar kabar yang menyebut bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota jamaah haji tahun 2021. Terlebih lagi, dalam kabar itu, hanya Indonesia saja yang seolah tidak mendapat kuota haji.
“Coba kita lihat negara-negara yang jumlah Muslimnya besar. Sebagaimana isu yang ramai dibicarakan Pemerintah Malaysia telah mendapat kuota. Jangankan kuota, masih di benned (dilarang) kok posisinya”, ungkap Ace.
“Ini saya untuk mendisclaimer kepada masyarakat bahwa saat ini belum ada penjelasan yang resmi dari Pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji yang diberikan kepada setiap negara termasuk terhadap negara-negara Muslim. Jangan sampai ada hoaks bertebaran dimana-mana yang menyebutkan bahwa hanya Indonesia yang tidak mendapatkan kuota (Haji). Saya ingin menegaskan saja, bukan membela Pak Menteri. Supaya kita juga objektif terhadap persoalan yang dihadapi saat ini di era pandemi Covid 19”, lanjut Ace.
Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa yang terpenting dari penyelenggaraan ibada haji itu nantinya adalah aspek kesehatan dan keselamatan jamaah.
“Oleh karena itu Gus Menteri, saya berpikir bahwa sebaiknya kita segera ambil keputusan. Dan tetap menurut saya yang harus menjadi prioritas utama kita adalah keselamatan warga negara Indonesia”, pungkasnya.(*)
